Aksi demonstrasi Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta, Ahmad Andi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/7). (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, diduga terlibat dalam pengelolaan dana siluman yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut disebut-sebut tersebar di sejumlah dinas di luar anggaran pokok pikiran (pokir) resmi yang tercatat secara administratif.
Menurut Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta, pada tahun 2025 pokir resmi Isvie hanya sebesar Rp 12,3 miliar. Namun, berdasarkan penelusuran mereka, ditemukan anggaran tambahan yang tersembunyi di berbagai dinas, antara lain Dinas PUPR sebesar Rp 65 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp 77 miliar, dan Dinas Pertanian Rp 40 miliar.
Untuk menyamarkan dana tersebut, Isvie diduga menggunakan istilah “direktif”. Padahal, dalam sistem anggaran daerah, istilah ini hanya berlaku jika merupakan arahan resmi dari kepala daerah.
“Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp 14 miliar dalam MCP KPK,” jelas Koordinator Aksi Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta, Ahmad Andi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/7).
Lebih lanjut, istilah "direktif kepala daerah" ditemukan tersebar di berbagai dinas, termasuk Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pertanian. Dugaan kuat mengarah bahwa dana tersebut bukan berasal dari instruksi resmi kepala daerah, melainkan bentuk manipulasi anggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD NTB.
Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Baiq Isvie Rupaeda. Mereka juga menuntut agar dana siluman tersebut diusut tuntas dan meminta aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan gratifikasi dari para kontraktor yang terlibat.
“Ini penting agar praktik korupsi berjamaah yang menyengsarakan rakyat bisa dihentikan,” kata Ahmad Andi.
Selasa, 04/08/2026 14:16 WIB
Rabu, 05/08/2026 18:15 WIB
