Jelang Demo Nasional, Prancis Kerahkan Siswa Polisi hingga Unit Elite

Agus Mughni | Jum'at, 23/10/2026 16:32 WIB

Pemerintah Prancis memperketat pengamanan menjelang aksi demonstrasi nasional pada Sabtu (24/10) dengan menambah personel keamanan hingga 20 persen dibandingkan pengerahan saat unjuk rasa 17 Oktober (Foto: Anadolu)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Prancis memperketat pengamanan menjelang aksi demonstrasi nasional pada Sabtu (24/10) dengan menambah personel keamanan hingga 20 persen dibandingkan pengerahan saat unjuk rasa 17 Oktober. Sejumlah siswa akademi kepolisian yang mendekati akhir masa pendidikan juga akan dikerahkan untuk membantu tugas pengamanan di berbagai wilayah.

Laporan BFMTV pada Jumat menyebut Direktorat Kepolisian Nasional Prancis telah meminta siswa polisi yang bersedia menjadi sukarelawan untuk memperkuat personel di sejumlah lokasi. Mereka akan bertugas menjaga gedung dan membantu pekerjaan administratif di kantor polisi agar petugas berpengalaman dapat difokuskan pada operasi yang lebih sensitif.

Meski demikian, para siswa polisi tidak akan ditempatkan di garis depan untuk menangani massa. Undang-undang yang berlaku sejak 2022 melarang pengerahan mereka dalam operasi pengendalian massa maupun pemeliharaan ketertiban umum. Menurut BFMTV, beberapa puluh siswa telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti penugasan tersebut.

Pengerahan tambahan itu menjadi bagian dari operasi keamanan berskala besar yang disiapkan pemerintah Prancis. Dalam demonstrasi pada 17 Oktober, lebih dari 60.000 personel keamanan telah dikerahkan di seluruh negeri. Aksi saat itu berujung pada kerusakan sejumlah tempat usaha dan gedung publik.

Jean-Didier Berger, menteri delegasi di Kementerian Dalam Negeri Prancis, mengatakan pada Kamis bahwa jumlah personel keamanan untuk demonstrasi Sabtu akan meningkat 20 persen dibandingkan pengerahan pada 17 Oktober.

Selain polisi, pengamanan juga diperkirakan melibatkan personel militer Sentinelle, unit elite GIGN dan RAID, serta polisi antihuru-hara.

Otoritas Prancis juga memberlakukan berbagai pembatasan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Di kawasan metropolitan Paris, larangan mencakup pengangkutan bahan bakar dan gas yang mudah terbakar, membawa perlengkapan pelindung dalam radius 100 meter dari sekolah, serta kepemilikan mortir kembang api.

Kepolisian Paris turut memberlakukan jam malam bagi orang dewasa dan anak-anak di sekitar Place de la République dan Les Halles. Pembatasan berlaku pukul 23.00 hingga 06.00, dimulai pada Kamis malam dan berlanjut hingga Minggu.

Presiden Emmanuel Macron pada Kamis mengumumkan dalam rapat dewan keamanan bahwa demonstrasi yang tidak diselenggarakan serikat pekerja akan dilarang dalam beberapa hari ke depan, terutama pada Sabtu, “di mana pun hal itu memungkinkan.”

Pemerintah meminta para prefek memeriksa permohonan aksi yang diajukan serikat pekerja dan mengusulkan rute alternatif untuk melindungi pusat kota, tempat usaha, serta gedung publik. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon mengatakan pembatasan terhadap demonstrasi di luar serikat pekerja akan diputuskan berdasarkan masing-masing kasus.

Menurut Franceinfo, setelah pengumuman Macron, otoritas hanya mengizinkan satu dari dua rute demonstrasi yang diminta untuk aksi di Paris pada Sabtu. Sementara itu, seluruh perkumpulan massa dilarang di Lyon dan sejumlah bagian pusat kota Nice.

Prefek Bouches-du-Rhône juga mengumumkan larangan seluruh demonstrasi di wilayah tersebut, termasuk Marseille, pada Sabtu. Larangan itu berlaku “termasuk aksi yang membahas isu selain daya beli.”

Di Lille, Prefektur Nord mengumumkan larangan terhadap seluruh demonstrasi dan perkumpulan massa di pusat kota pada Sabtu. (*)

Sumber: Anadolu