Korsel Ajukan Dialog Militer Perbatasan dengan Korut

Mutiul Alim | Jum'at, 23/10/2026 15:10 WIB

Perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara (Foto: Reuters)

Seoul, Jurnas.com - Korea Selatan secara resmi mengajukan penawaran dialog militer kepada Korea Utara (Korut) guna memverifikasi titik lokasi perbatasan darat kedua negara. Inisiatif diplomatik ini diambil untuk memulihkan saluran komunikasi militer, dan mencegah potensi bentrokan bersenjata yang tidak disengaja di kawasan perbatasan.

Ketegangan di semenanjung Korea meningkat tajam setelah terjadinya ledakan ranjau darat di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ) bulan lalu. Insiden ledakan ranjau darat tersebut mengakibatkan tiga prajurit Korea Selatan mengalami luka-luka.

"Secara resmi mengusulkan penyelenggaraan pembicaraan militer dengan Korea Utara untuk saling mengonfirmasi lokasi tepat dari Garis Demarkasi Militer (MDL) darat dan mendiskusikan cara-cara memulihkan jalur komunikasi militer serta mencegah bentrokan tidak disengaja di area perbatasan," kata Deputi Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk Kebijakan, Kim Hong-cheol dikutip dari CNA pada Jumat (23/10).

Penawaran dialog ini dilayangkan hanya beberapa hari setelah adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, mengumumkan pengerahan pasukan baru. Kim Yo Jong menyatakan bahwa unit-unit militer Korea Utara telah ditempatkan dalam posisi siap tembak di sepanjang perbatasan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menilai situasi perbatasan saat ini dapat memicu insiden berbahaya jika dibiarkan tanpa adanya komunikasi. Pihak Seoul juga membuka peluang digelarnya pembicaraan tiga arah yang melibatkan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC).

Lokasi dan waktu pelaksanaan dialog militer diusulkan untuk dibahas melalui desa gencatan senjata Panmunjom. Pihak perwakilan Korea Selatan berharap mendapatkan tanggapan yang positif dari otoritas Pyongyang demi meredakan ketegangan perbatasan.

Di sisi lain, Korea Utara menolak tuduhan keterlibatan dalam insiden ranjau darat dan menolak meminta maaf atas kejadian tersebut. Kim Yo Jong bahkan menyebut seruan dialog dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, sebagai sebuah lelucon.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga berencana melayangkan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB mengenai insiden ranjau darat. Pihak Seoul menegaskan bahwa pemasangan ranjau darat tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata.