Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim

Gery David Sitompul | Jum'at, 23/10/2026 15:14 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan. 

Said menilai, kejadian kekeringan dan karhutla yang berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur seharusnya menjadi dasar untuk memetakan daerah rawan dan menyiapkan langkah pencegahan sejak dini. Dengan demikian, masyarakat tidak terus menghadapi krisis air setiap musim kemarau, sementara kawasan hutan kembali terancam kebakaran.

“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said dalam keterangannya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menegaskan, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan perlu mendapat perhatian khusus melalui penyediaan solusi air yang berkelanjutan. Bantuan tangki air tetap diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi upaya tersebut harus diikuti langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan serupa pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegasnya. 

Said juga mengingatkan keterkaitan antara kondisi hutan dan ketersediaan air. Kerusakan kawasan hutan dapat berdampak pada fungsi daerah tangkapan air, sehingga pencegahan karhutla dan perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat.

“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Menurut Said, pesan tersebut perlu diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam membantu masyarakat dan menjaga lingkungan.

“Pesan Ibu Megawati jelas, kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Artinya ketika alam terluka, kader tidak boleh hanya melihat. Harus hadir, bekerja dan ikut memulihkannya,” katanya. 

Bergerak di Sejumlah Daerah

Said mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah bergerak membantu masyarakat yang menghadapi kekeringan maupun karhutla. Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan. 

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat Randuboto, Sidayu. Distribusi bantuan air juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan, dan sejumlah daerah lainnya. 

Di Lamongan, unsur partai bersama kader di legislatif dan eksekutif menyalurkan air secara serentak ke enam desa di lima kecamatan. Informasi mengenai kesulitan air di sejumlah daerah lainnya dihimpun melalui struktur Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk ditindaklanjuti dengan bantuan.

“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” ujar Said.

Dalam penanganan karhutla, struktur PDI Perjuangan di Kota Batu turut membantu kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak. Di Magetan, kader dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi antara lain dilakukan melalui pembasahan serta pembuatan sekat bakar.

Said menambahkan, untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air guna membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan, keterlibatan kader dalam kegiatan tersebut bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan sebagai bentuk gotong royong sekaligus upaya memahami langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Tetapi dari lapangan kita juga harus belajar. Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” katanya.

Pemulihan Hutan Harus Berlanjut 

Selain mendorong mitigasi, Said meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian dari penanganan karhutla. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air. Langkah tersebut kemudian perlu dilanjutkan dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis masing-masing kawasan.

“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air. Menolong manusia dan merawat alam berasal dari tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan,” ungkapnya.

Ia menekankan, keberhasilan mitigasi perlu diukur dari berkurangnya dampak kekeringan dan luas kawasan hutan yang terbakar, bukan semata-mata dari banyaknya bantuan air yang disalurkan atau kegiatan pemadaman yang dilakukan.

“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said.