Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat antisipasi serta mitigasi bencana menyusul banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Puan mengatakan, bencana yang terjadi di Solok harus menjadi perhatian bersama, terlebih sejumlah daerah di Indonesia mulai memasuki musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.
“Terkait dengan bencana yang terjadi, banjir besar yang terjadi di Solok, kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).
Diketahui, banjir bandang dan longsor melanda kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok pada Senin (21/9) malam. Bencana tersebut dipicu curah hujan tinggi dan menyebabkan sejumlah fasilitas pemerintahan rusak.
Sebanyak empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi terhadap warga yang diduga tertimbun material longsor maupun terseret arus banjir.
Bencana juga menyebabkan akses jalan dari Padang menuju Solok terputus.
Puan berharap proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lancar sehingga tidak ada lagi korban jiwa.
“Saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi, kami berharap semoga tidak ada korban. Amin. Ke depannya harus lebih mengantisipasi dari mitigasi yang lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Puan, penguatan mitigasi diperlukan karena kondisi cuaca ekstrem berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Ia juga menyinggung perlunya memastikan efektivitas infrastruktur pengendali banjir, termasuk bendungan.
“Ini sudah beberapa kali bahkan sering dibicarakan oleh DPR kepada BNPB, bahkan tim dari kami, tim bencana juga sudah menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi,” ungkapnya.
“Sekarang ini curah hujan cukup keras ataupun sangat tinggi juga efektivitas dari semua bendungan yang ada di Indonesia dan hal-hal lain,” sambung mantan Menko PMK tersebut.
Selain mitigasi, Puan menilai koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis,” tegas Puan.
Dia juga menyampaikan keprihatinan atas bencana yang menimpa masyarakat Solok. Ia meminta pemerintah dan petugas di lapangan segera memberikan pertolongan kepada warga terdampak.
“Tentunya kita semua berduka dan merasa prihatin atas bencana ini. Pemerintah, terutama petugas di lapangan harus bekerja cepat memberi pertolongan kepada warga terdampak,” ujarnya.
Ia menekankan kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas, mulai dari tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Puan juga meminta pemerintah mempercepat pendataan korban dan kerusakan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Data tersebut penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,” katanya.
Puan turut meminta pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara berkala, termasuk jumlah warga terdampak yang telah menerima bantuan, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, hingga kendala distribusi di lapangan.
“Pastikan setiap kebutuhan korban atau warga terdampak dapat terpenuhi. Baik mereka yang mengungsi di tempat-tempat yang telah disiapkan Pemerintah, maupun yang melakukan pengungsian mandiri,” pungkasnya.
Selasa, 22/09/2026 20:05 WIB
