Proyek pemukiman E1 di Tepi Barat (Foto: Aljazeera)
New York, Jurnas.com - Kontroversi proyek permukiman di Tepi Barat atau proyek `E1` menjadi pemicu utama ambruknya hubungan diplomatik antara Inggris dan Israel. Ketegangan ini berujung pada sanksi luas yang dijatuhkan London terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki pada awal September ini.
Proyek E1 merupakan salah satu rencana permukiman paling sensitif di Tepi Barat yang bertujuan menghubungkan permukiman Ma`ale Adumim dengan Yerusalem.
Rencana ini melibatkan penyitaan lahan Palestina dan dinilai berbagai pihak memutus kontinuitas geografis Tepi Barat bagian utara dan selatan, sekaligus menghancurkan prospek pembentukan negara Palestina yang terhubung secara utuh.
Berdasarkan laporan The New York Times pada Sabtu (19/9), perselisihan ini bermula empat pekan sebelum pengumuman sanksi Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband melakukan percakapan telepon bertekanan tinggi dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa`ar untuk membahas rencana pembangunan di area E1.
Miliband mengakhiri panggilan tersebut dengan keyakinan bahwa Sa`ar memberi sinyal jelas bahwa Israel tidak akan membuka tender pembangunan di wilayah tersebut sebelum pemilu Israel pada Oktober mendatang. Namun, Kementerian Luar Negeri Israel menolak penafsiran tersebut.
Hanya sepekan setelah pembicaraan telepon itu, pemerintah Israel secara resmi membuka tender pembangunan 1.234 unit permukiman di area E1, yang memungkinkan perusahaan konstruksi mengajukan penawaran.
Langkah ini dinilai oleh para pejabat Inggris sebagai bentuk pengingkaran atas pemahaman yang diperoleh dari pernyataan Sa`ar, sebagaimana dikutip dari Aljazeera.
Miliband mengutuk pembukaan tender tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak, karena akan membelah wilayah Tepi Barat dari Yerusalem Timur serta menghancurkan solusi dua negara.
Inggris juga memanggil Pejabat Sementara Kedutaan Besar Israel untuk menyampaikan penolakan keras dan mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membatalkan proyek tersebut. Sebaliknya, Gideon Sa`ar menolak teguran Miliband dan menilainya disampaikan dengan nada memihak.
Eskalasi diplomatik ini mencapai puncaknya pada 8 September lalu ketika London memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel di Tepi Barat serta menjatuhkan sanksi bagi pemukim radikal.
Sebagai balasan, Israel mengambil langkah drastis dengan menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dan mencabut akreditasi diplomatiknya.
Selain itu, pejabat Israel membatasi masa tinggal perwakilan Inggris yang bertugas di Misi Koordinasi Khusus Gaza pimpinan AS di Israel serta para diplomat Inggris di Ramallah, dengan memberi mereka tenggat waktu hanya tujuh hari untuk meninggalkan negara tersebut.
Minggu, 13/09/2026 11:35 WIB
Minggu, 20/09/2026 03:45 WIB
