Ilustrasi - bendera Iran (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
Teheran, Jurnas.com - Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan akan memanggil Duta Besar Iran dan mengambil langkah-langkah balasan yang sesuai, setelah otoritas Iran menyegel pusat bahasa Prancis yang berafiliasi dengan kedutaannya di Teheran pada Minggu (20/9) kemarin.
Langkah penutupan tersebut diumumkan oleh kantor berita semi-pemerintah Iran, Tasnim, berdasarkan perintah yudisial dari Kejaksaan Teheran, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Senin (21/9).
"Serangan baru terhadap kehadiran budaya Prancis di Iran ini, yang menyusul insiden penyerangan terhadap dua staf kedutaan Prancis pada Juli lalu, sama sekali tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux.
Hubungan diplomatik kedua negara terus memanas dalam beberapa tahun terakhir akibat program nuklir Iran dan penahanan sejumlah warga negara Prancis. Meski sempat membaik, ketegangan kembali memuncak pada musim panas lalu setelah dua diplomat Prancis ditangkap dan diusir dari Iran, yang direspons Prancis dengan tindakan setimpal.
Pemerintah Iran menuding pusat bahasa Prancis tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kebudayaan serta keamanan nasional Iran. Pihak Teheran menuduh lembaga tersebut menjadi sarana membangun jaringan serta memfasilitasi kepergian tenaga ahli asal Iran ke luar negeri.
Prancis menolak keras tuduhan tersebut, dan menilai langkah Iran sebagai bagian dari pola intimidasi terhadap aktivitas diplomasi dan dukungan Prancis bagi masyarakat sipil Iran.
Ketegangan kian meruncing menyusul unggahan media sosial Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot untuk memperingati empat tahun kematian Mahsa Amini.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengecam unggahan tersebut dan menuduh balik Prancis melakukan kejahatan masa lalu di Aljazair, serta bungkam atas serangan AS terhadap anak-anak sekolah di Iran.
Kedua menteri luar negeri tersebut dijadwalkan bertemu pada Selasa mendatang di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York guna membahas krisis diplomatik ini.
Minggu, 13/09/2026 11:35 WIB
