Pengungsi Suriah dari Ghouta Timur mengantre makanan di tempat penampungan Herjelleh di pedesaan Damaskus, Suriah, 15 April 2018. REUTERS
Boston, Jurnas.com - Keluarga berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah dunia terancam harus mengalokasikan hingga 50 persen dari seluruh pendapatan harian mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan pada 2050.
Studi terbaru yang dipublikan jurnal ilmiah Earth`s Future mengungkapkan jurang ketimpangan yang kian melebar antara kelompok miskin dan kaya dalam mengakses kebutuhan dasar.
Penelitian gabungan yang dipimpin oleh para ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) bersama Universitas Tulane, Pacific Northwest National Laboratory, Universitas Stanford, dan Universitas Tufts ini mensimulasikan 3,735 skenario masa depan dengan mengukur variabel ekonomi, iklim, hingga produksi pertanian.
"Bagi banyak hasil dari simulasi ini, kelompok berpenghasilan rendah menghadapi potensi kerawanan yang jauh lebih buruk," ujar peneliti senior dari MIT, Jennifer Morris, sebagaimana dikutip dari Earth pada Jumat (11/9).
"Segala sesuatu yang mengambil hingga separuh dari pendapatan Anda berpotensi merusak stabilitas seluruh kehidupan karena menyisakan sangat sedikit sumber daya untuk kebutuhan dasar lainnya," dia menambahkan.
Proyeksi simulasi menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam di mana kelompok kaya di wilayah yang sama diperkirakan hanya mengeluarkan sekitar 5 persen dari pendapatan mereka untuk membeli makanan.
Tekanan krisis pangan paling berat pada 2050 diproyeksikan melanda kawasan Afrika Sub-Sahara. Di Afrika bagian selatan, 10 persen populasi termiskin diperkirakan harus menghabiskan 49,6 persen pendapatannya untuk pangan, berbanding terbalik dengan 10 persen populasi terkaya yang hanya mengeluarkan 5,5 persen.
Kondisi serupa dialami Afrika Barat dan Afrika Timur, dengan perkiraan beban anggaran pangan kelompok miskin masing-masing mencapai 48,4 persen dan 42.5 persen. Selain krisis pangan, risiko kerawanan energi juga mengintai penduduk berpenghasilan rendah di kawasan Asia, Eropa Timur, dan Timur Tengah.
"Rata-rata regional dapat membuat risiko ketahanan sumber daya masa depan terlihat lebih terkendali daripada kondisi sebenarnya. Analisis yang hanya berhenti pada angka rata-rata akan melewatkan populasi yang justru paling rentan terhadap perubahan," ujar ilmuwan dari Universitas Tulane, Gi Joo Kim.
Para peneliti menekankan bahwa pembuat kebijakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan perhitungan rata-rata nasional, melainkan harus merancang intervensi khusus berdasarkan tingkat pendapatan warga di setiap wilayah.
