Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Indonesia, pada 6 September 2023. Foto: via Reuters
Petaling Jaya, Jurnas.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras keputusan Israel menerbitkan tender pembangunan untuk proyek pemukiman E1 di Tepi Barat.
Dia memperingatkan bahwa pemerintah Malaysia akan mencatat perusahaan internasional yang berpartisipasi dalam tender tersebut, dan mengambil langkah yang terukur.
"Lahan di sebelah timur Yerusalem ini telah lama menjadi wilayah krusial bagi keberlangsungan negara Palestina," kata Anwar dalam sebuah pernyataan resmi, sebagaimana dikutip dari Straits Times pada Jumat (21/8).
"Pembangunan di area tersebut akan membagi Tepi Barat dan secara serius merusak prospek berdirinya negara Palestina yang menyatu," dia menambahkan.
Anwar menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Dia juga menuduh Israel terus bertindak tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.
Anwar menambahkan bahwa keputusan tersebut, yang diambil di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat serta perang yang berlangsung di Gaza, dan menunjukkan bahwa Israel telah mengabaikan kepura-puraan dalam mengupayakan perdamaian atau menghormati kehendak masyarakat internasional.
"Malaysia berdiri kokoh bersama rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tak teranggutkan untuk memiliki negara Palestina yang berdaulat, layak, menyatu, dan merdeka," kata Anwar.
"Malaysia akan memberikan perhatian cermat terhadap perusahaan internasional mana pun yang memilih untuk berpartisipasi dalam tender ini dan akan mengambil tindakan yang sesuai," ujar dia.
Pekan ini, Israel menerbitkan tender untuk pembangunan 1.234 unit rumah di bawah proyek E1 yang berlokasi di sebelah timur Yerusalem.
Langkah tersebut juga menarik gelombang kecaman dari negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, yang mendesak Israel untuk membatalkan rencana pembangunan.
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
