Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. (Foto: Dok. Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pembentukan kelembagaan tunggal yang secara khusus menangani kebencanaan. Menurutnya, kelembagaan tersebut penting untuk memperkuat koordinasi, sistem komando, serta memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan bencana secara cepat dan efektif.
“Saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurusi soal kebencanaan ini menurut saya penting banget,” ujar Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Politikus PKB itu menilai, penanganan bencana saat ini masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut dinilai membuat koordinasi dan sistem komando belum berjalan optimal ketika bencana terjadi.
“Selama ini relatif belum bisa secara koordinatif efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat. Karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU,” katanya.
Huda menjelaskan, kelembagaan tunggal tersebut nantinya dapat memiliki tugas dan fungsi yang kuat untuk mengoordinasikan seluruh aspek penanganan bencana. Dengan begitu, kementerian teknis dapat langsung menjalankan instruksi ketika terjadi bencana tanpa harus kembali membangun pola koordinasi dari awal.
Selain koordinasi, Huda menekankan pentingnya memastikan anggaran kebencanaan tersedia dalam satu kelembagaan. Dengan anggaran yang telah disiapkan sejak awal, penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat tanpa terkendala proses pengumpulan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Anggarannya sudah ada di kelembagaan ini. Nah, kalau sekarang ini kan di masing-masing kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurut Huda, anggaran penanganan bencana harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi, sehingga dapat langsung digunakan ketika memasuki masa tanggap darurat maupun tahap penanganan selanjutnya.
“Jangan sampai anggaran menjadi isu dari kendala penanganan gempa NTT,” tegasnya.
Terkait penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Huda menyebut pelayanan dasar bagi para pengungsi relatif telah tertangani. Kebutuhan dasar seperti tenda, makanan, minuman, air bersih, dan selimut disebut telah tersedia.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur yang terdampak gempa juga mulai dilakukan. Huda berharap penanganan gempa NTT dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem kebencanaan nasional secara menyeluruh.
Ia menilai evaluasi tersebut diperlukan agar ke depan Indonesia memiliki sistem penanganan bencana yang lebih cepat, terarah, dan didukung sistem komando yang jelas.
“Harapannya, evaluasi terhadap penanganan bencana di NTT ini bisa menjadi bahan untuk memperbaiki sistem kebencanaan nasional,” pungkas Huda.
Kamis, 20/08/2026 18:05 WIB
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
