DPR Dorong Pemerintah Perluas Akses SNI bagi UMKM

Gery David Sitompul | Rabu, 12/08/2026 16:17 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief. (Foto: Net)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong pemerintah memperluas pendampingan dan akses layanan standardisasi agar semakin banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hendry menilai standardisasi tidak seharusnya tidak hanya dipandan sebagai kewajiban regulasi. Menurutnya, penerapan SNI dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk UMKM.

"Kita punya jutaan UMKM dengan produk yang sangat beragam dan potensial. Tetapi kalau yang sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikasi SNI masih di bawah satu persen, berarti ada persoalan yang harus kita selesaikan bersama, bukan hanya dibebankan kepada pelaku UMKM," kata Hendry dalam keteranganya dikutip Rabu, 12 Juli 2026.

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat pendampingan mulai dari pemahaman mengenai persyaratan standar, proses pengujian, hingga sertifikasi produk.

Pendampingan, kata Hendry, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi.

Ia juga meminta pemerintah memperluas fasilitas laboratorium pengujian dan layanan teknis di daerah, terutama di sekitar sentra UMKM, untuk mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan standardisasi.

"Jangan sampai UMKM yang berada di daerah harus menghadapi biaya dan waktu yang besar hanya untuk mendapatkan layanan pengujian. Infrastruktur standardisasi juga harus hadir lebih dekat dengan sentra-sentra UMKM," katanya.

Selain memperluas akses layanan, Hendry mendorong pemerintah menyiapkan insentif bagi UMKM yang secara sukarela menerapkan SNI meskipun produknya tidak termasuk kategori yang diwajibkan memenuhi standar tersebut.

Menurut dia, insentif diperlukan agar pelaku UMKM melihat standardisasi sebagai nilai tambah yang dapat memperluas akses pasar.

Hendry juga meminta pemerintah bersama DPR mengevaluasi mekanisme pengujian dan sertifikasi agar prosesnya lebih sederhana, cepat, dan terjangkau bagi UMKM.

"Proses uji mutu dan sertifikasi harus dibuat lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses UMKM. Jangan sampai standar yang seharusnya meningkatkan daya saing justru dipersepsikan sebagai hambatan bagi pelaku usaha kecil," katanya.

Menurut Hendry, pemenuhan standar dapat meningkatkan peluang produk UMKM memasuki pasar modern, rantai pasok industri, pengadaan pemerintah, hingga pasar ekspor.