Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7). (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan guna mendukung target swasembada pangan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7).
Menurut Trenggono, Rakornas menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program prioritas KKP pada 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono.
Ia menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung target tersebut, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional, yakni pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029, pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 titik pada 500 kabupaten/kota, pembangunan tambak untuk mendukung Swasembada Garam Nasional seluas 2.000 hektare.
Kemudian revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa seluas sekitar 14.000 hektare, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare, serta modernisasi kapal perikanan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.
Trenggono menegaskan seluruh program tersebut dijalankan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rakornas turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KKP dengan PLN, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Aspeksindo, serta perjanjian kerja sama dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai enam program prioritas tersebut akan memperkuat posisi tawar nelayan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak,” kata Zulkifli Hasan.
Ia optimistis, jika seluruh program dijalankan secara konsisten dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu eksportir utama produk perikanan dunia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan DPR akan terus mendukung berbagai program strategis KKP melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang layak mendapat dukungan penuh karena telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat pesisir di berbagai daerah.
Kamis, 02/07/2026 18:50 WIB
Sabtu, 13/06/2026 06:46 WIB
