Legislator Golkar: Program MBG Harus Dibersihkan dari Penyimpangan

Samrut Lellolsima | Jum'at, 19/06/2026 13:04 WIB

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial yang memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok kurang mampu. Karena itu, pelaksanaannya harus dievaluasi agar terhindar dari berbagai potensi penyimpangan.

Menurut dia, di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi global, keberadaan program MBG justru semakin penting sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan,” kata Firman dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Ia menjelaskan, konflik geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga pangan dan energi dunia telah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli dinilai semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, Firman mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, serta audit investigasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.

“MBG harus kembali ke tujuan awalnya, yakni menyasar masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Politikus Golkar itu juga mengingatkan pemerintah agar terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa. Selain itu, dia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan.

Firman menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan anggaran pada sejumlah program. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, Firman mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan program MBG sebagai alat politik maupun sarana memecah belah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses secara tuntas dan transparan. Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan negara harus diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Firman menambahkan, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan perencanaan, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.

“Di tengah guncangan geopolitik dan ekonomi global, rakyat membutuhkan program yang benar-benar berjalan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Pemerintah harus cepat berbenah, sementara masyarakat perlu ikut mengawal agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” pungkasnya.