Massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta Selatan ketika melakukan aksi unjuk rasa di jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Foto: Habib/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Kamis (11/6) siang.
Di bawah kawalan aparat, massa aksi menyuarakan tuntutan mulai dari pencopotan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa hingga penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Massa menilai melemahnya perekonomian tidak hanya menjadi beban bagi Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, melainkan juga tanggung jawab dari pemegang kebijakan fiskal. Karenanya, mereka menuntut ketegasan Presiden untuk mencopot jajaran menteri di bidang ekonomi.
"Kita menuntut untuk dicopotnya Menkeu Purbaya sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Karena kita menyadari bahwa kebijakan moneter tidak hanya berdampak terhadap upaya yang dilakukan oleh BI, namun mereka juga harus bertanggung jawab secara fiskalnya," kata Fadlan, salah satu perwakilan massa aksi.
Selain itu, Cipayung Plus Jaksel turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang sedang berjalan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan hasil kajian, lanjut mereka, program-program tersebut dinilai bermasalah baik secara sosial maupun ekonomi.
"Secara sosial itu sangat bermasalah, karena banyak anak-anak mengalami keracunan, juga banyak sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik," katanya.
Tuntutan lainnya ialah penolakan terhadap kenaikan harga BBM Pertamax. Mahasiswa memandang, meski yang mengalami kenaikan adalah BBM non-subsidi, dampak dominonya akan sangat memukul masyarakat luas.
"Kalau Pertamax naik, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pun akan meningkat. Untuk mengurangi hambatan BBM, maka mau tidak mau perusahaan akan melakukan PHK. Nasibnya lagi-lagi buruh yang terkena imbas," ujarnya.
Di sisi lain, Massa aksi juga melayangkan protes terhadap penempatan personel TNI dalam jabatan-jabatan sipil atau administrasi publik.
Mereka meminta fungsi TNI dikembalikan sepenuhnya ke barak sebagai fungsi pertahanan negara, bukan mengurusi administrasi yang sejatinya bisa diselesaikan oleh ASN dan kepolisian.
"Solusinya bukan menghadirkan tentara di dalam pemerintahan, bukan menghadirkan TNI di dalam jabatan sipil, tapi memperkuat dan mempertegas dasar-dasar hukumnya, landasan-landasan hukumnya, agar tidak ada celah bagi koruptor untuk bermain, untuk mengambil kekayaan negara. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan menghadirkan militer," katanya.
Lebih lanjut massa juga melayangkan kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai tunduk pada kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat (AS).
Mahasiswa menolak adanya perjanjian dalam Board of Peace (BOP) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump karena dinilai tidak melalui mekanisme yang legal.
Selasa, 09/06/2026 00:01 WIB
Kamis, 11/06/2026 19:26 WIB
Jum'at, 29/05/2026 14:53 WIB
