Selat Hormuz yang kini diblokade oleh Iran selama perang melawan AS dan Israel (Foto: AFP)
Teheran, Jurnas.com - Pemerintah Iran dikabarkan mulai melunak dengan menawarkan proposal pembukaan jalur pelayaran di sisi perairan Oman dalam negosiasi dengan Amerika Serikat.
Langkah ini dilakukan untuk memungkinkan kapal-kapal dagang melintas dengan bebas di Selat Hormuz tanpa risiko serangan, asalkan kesepakatan untuk mencegah konflik baru dapat tercapai.
Perang antara AS-Israel melawan Iran telah memicu gangguan pasokan minyak dan gas global terbesar sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan oleh lumpuhnya lalu lintas di Selat Hormuz, jalur vital yang biasanya menangani sekitar 20 persen aliran minyak dan gas alam cair dunia. Sejak perang pecah pada 28 Februari, ratusan tanker dan sekitar 20.000 pelaut terjebak di dalam kawasan Teluk.
Meski gencatan senjata selama dua minggu telah berlaku sejak 8 April dan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa perang hampir usai, kendali atas Selat Hormuz tetap menjadi poin paling krusial dalam perundingan.
Seorang sumber anonim yang mengetahui komunikasi pihak Teheran menyebutkan bahwa Iran bersedia membiarkan kapal menggunakan koridor di wilayah perairan Oman tanpa hambatan apapun, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Kamis (16/4).
Namun, belum dipastikan apakah Teheran juga bersedia membersihkan ranjau laut yang mungkin telah dipasang di jalur tersebut, atau apakah izin lintas ini juga berlaku bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel.
"Proposal ini sangat bergantung pada kesediaan Washington untuk memenuhi tuntutan Teheran," ujar sumber tersebut.
Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentar resmi. Namun, seorang sumber keamanan Barat mengonfirmasi bahwa usulan pembukaan jalur di perairan Oman tersebut memang tengah digodok, meskipun belum jelas bagaimana respons dari pihak Washington.
Langkah ini dinilai sebagai upaya de-eskalasi pertama dari Teheran, setelah sebelumnya sempat melontarkan gagasan kontroversial untuk mengenakan biaya lintasan dan mengklaim kedaulatan penuh atas selat internasional tersebut.
Rencana pengenaan tarif itu sendiri telah ditentang keras oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London karena dianggap melanggar konvensi maritim dan menetapkan preseden yang berbahaya.
Jika disetujui, tawaran ini akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan status quo pelayaran yang telah bertahan selama puluhan tahun berdasarkan skema pemisahan lalu lintas dua arah PBB tahun 1968.
Hingga saat ini, lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut masih sangat terbatas menyusul blokade AS terhadap kapal-kapal minyak Iran yang dimulai sejak Senin lalu.
Rabu, 15/04/2026 02:02 WIB
Kamis, 16/04/2026 18:15 WIB
Selasa, 14/04/2026 21:18 WIB
