Legislator: Penundaan Pasukan ke Gaza Strategi Diplomasi yang Realistis

Samrut Lellolsima | Rabu, 18/03/2026 15:39 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan bentuk kemunduran komitmen, melainkan langkah strategis yang realistis di tengah situasi geopolitik yang memanas.

Dave menilai, keputusan tersebut harus dilihat dalam kerangka kehati-hatian agar setiap kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan risiko baru bagi pasukan maupun stabilitas kawasan.

“Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen,” kata Dave dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Menurutnya, rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan ke Gaza memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika keamanan di lapangan yang terus berubah. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari kondisi konflik, kesiapan logistik, hingga koordinasi internasional.

Legislator Fraksi Golkar ini menegaskan, sejak awal Indonesia konsisten berada di garis depan dalam mendukung perdamaian dunia, termasuk dalam isu Palestina. Namun, setiap langkah tetap harus terukur dan berbasis perhitungan matang.

“Ini bukan soal mundur, tapi memastikan langkah kita tepat. Jangan sampai niat baik justru menambah risiko di lapangan,” ujarnya.

Dave juga memastikan bahwa Indonesia tetap memegang teguh amanat konstitusi dalam mendukung perjuangan kemanusiaan. Pemerintah, kata dia, akan terus menjalin komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mitra internasional lainnya.

Ia berharap, ketika situasi memungkinkan, kehadiran pasukan Indonesia justru bisa memberikan dampak nyata dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di Gaza.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang direncanakan bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF).

“Semua di-hold. Di-hold,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3).

Penundaan tersebut, menurut pemerintah, dilakukan dengan mempertimbangkan eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian meningkat, sehingga diperlukan langkah yang lebih hati-hati sebelum mengirimkan personel ke wilayah konflik.