Perang Timur Tengah, AS Tidak Siap dengan Serangan Drone Iran

Vaza Diva | Rabu, 18/03/2026 03:30 WIB

Drone milik negara Iran (Foto: kantor Angkatan Darat Iran/AFP/Getty Images)

Jakarta, Jurnas.com - Amerika Serikat dilaporkan berada dalam posisi sulit dan tidak sepenuhnya siap menghadapi masifnya ancaman pesawat nirawak (drone) milik Iran di kawasan Timur Tengah.

Laporan CNN pada Selasa (17/3) menyebutkan bahwa setelah meluncurkan serangan bersama Israel ke wilayah Republik Islam tersebut, Washington kini justru terdesak oleh kecanggihan taktik udara Teheran.

Hambatan birokrasi di Kongres disinyalir menjadi penghambat utama dalam percepatan pengadaan sistem penangkal drone yang memadai.

Pengamat militer menilai bahwa perang drone ini akan menjadi ajang adu taktik yang dinamis dan terus berevolusi.

“Iran dan negara lain akan mencermati apa yang terjadi dan akan mengembangkan taktik baru serta adaptasi baru dari drone … dinamika langkah, langkah balasan, dan balasan terhadap balasan ini akan terlihat pada penggunaan drone, seperti yang pernah kita lihat pada perangkat peledak improvisasi,” sebut laporan CNN mengutip penasihat senior di Center for Strategic and International Studies, Mark Cancian.

Meski demikian, terdapat silang pendapat di internal pemerintahan AS. Sebagian pihak mengeklaim bahwa pengalaman militer AS di Ukraina dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan modal cukup untuk menghadapi ancaman ini.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan eskalasi yang jauh lebih kompleks pasca-serangan 28 Februari lalu. Agresi AS-Israel yang awalnya berdalih melumpuhkan program nuklir Iran, kini secara terbuka bergeser menjadi upaya penggulingan kekuasaan.

Situasi semakin kritis setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan gugur pada hari pertama serangan. Hal ini memicu gelombang serangan balasan Iran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah dan wilayah Israel.

Dunia internasional pun bereaksi keras; Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang sangat sinis, sementara Moskow mendesak penghentian permusuhan segera guna mencegah kehancuran total di kawasan.