Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Harus Diikuti Efisiensi Anggaran

Samrut Lellolsima | Selasa, 17/03/2026 13:22 WIB

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah bukan sekadar langkah penghematan, tetapi pesan moral di tengah tekanan global.

Menurut dia, dalam situasi ekonomi yang berpotensi terdampak konflik Timur Tengah, para pemimpin harus berada di barisan terdepan untuk menunjukkan empati kepada rakyat.

“Kalau rakyat diminta bersiap menghadapi tekanan ekonomi, pejabat juga harus menunjukkan kesiapan untuk ikut berkorban,” kata Ali, Selasa (17/3).

Politikus PKB ini menegaskan, pemotongan gaji pejabat memang tidak akan berdampak besar terhadap postur anggaran negara. Namun, nilai simboliknya penting sebagai bentuk keteladanan.

Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai langkah simbolik semata, melainkan diikuti dengan upaya yang lebih substansial.

Ia mendorong pemerintah memperluas wacana penghematan menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian hingga pengetatan prioritas program.

Menurutnya, dinamika geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dan mengganggu rantai pasok global, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi domestik.

“Ini harus diantisipasi dengan kebijakan yang terukur, bukan sekadar respons simbolik,” tegasnya.

Ali juga menekankan pentingnya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku UMKM yang paling mudah terdampak gejolak global.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar terbuka kepada publik jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan.

“Transparansi penting agar publik melihat ini sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi krisis, bukan sekadar kebijakan administratif,” ujarnya.

Ia pun menilai situasi global saat ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran harus benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” tutup Ali.