Puan Soroti Konflik Timur Tengah dalam Pembukaan Masa Sidang DPR

Samrut Lellolsima | Selasa, 10/03/2026 11:40 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya konflik di Timur Tengah saat membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam pidatonya, Puan menyinggung eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan serangan militer antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Menurut dia, dunia saat ini sedang menyaksikan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks dan sarat kepentingan strategis.

Ia mengatakan konflik tersebut tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menunjukkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.

“Konflik antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan,” kata Puan.

Menurut dia, meningkatnya eskalasi aksi militer saat ini memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan militer telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Puan juga menilai situasi tersebut memperlihatkan adanya dominasi negara tertentu terhadap negara lain serta melemahnya peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas.

Hal itu sekaligus menunjukkan kegagalan sistem keamanan global dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara.

Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan hukum internasional serta peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatannya.

DPR RI, kata Puan, mendukung setiap upaya diplomasi untuk mendorong seluruh pihak menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.

“DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga mendesak PBB untuk segera mengambil peran aktif dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, melindungi masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Puan menambahkan pemerintah Indonesia juga perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam merespons dinamika geopolitik global.

“DPR RI juga menegaskan pemerintah RI harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang,” ucapnya.