Anggota DPR RI Daniel Johan (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, mendorong perubahan kebijakan lingkungan sebagai implementasi pertaubatan ekologis.
Menurut dia, hal ini penting dilakukan lantaran meningkatnya krisis iklim dan terjadinya bencana alam yang membahayakan nyawa masyarakat.
"PKB sudah belasan tahun menyuarakan taubat ekologis. Kini saatnya nilai moral itu diterjemahkan menjadi kebijakan struktural yang melindungi lingkungan sekaligus manusia," kata Danie dalam diskusi Insight Hub Vol.4 bertajuk Taubat Ekologis" Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional di Jakarta pada Jumat (19/12).
Perjuangan PKB dalam mewujudkan taubat ekologis, lanjut Daniel, tercermin dalam upayanya bersama Komisi VI dalam perbaikan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Kehutanan, supaya selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan hutan adat.
PKB juga mendukung pengetatan perizinan serta sanksi pelanggaran lingkungan, penguatan Undang-Undang Hukum Adat, penghentian izin yang merusak kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS), restorasi lahan kritis, serta penyelamatan di wilayah pesisir.
Sementara itu, content creator Virdian Aurelio yang sebelumnya terjun langsung membantu korban banjir di Aceh, mengatakan bahwa pemerintah harus mendengar suara rakyat dalam menyusun regulasi.
"Yang saya lihat di lapangan bukan hanya kerusakan, tapi juga keteguhan warga. Mereka butuh lebih dari sekadar bantuan sesaat, tapi solusi jangka panjang," ujar Virdian.
Hal senada juga disampaikan aktivis Extinction Rebellion, Melisa Kowara. Dia menilai krisis iklim merupakan tantangan global yang harus dihadapi secara serius dan adil.
"Ketika krisis iklim diabaikan, yang terlanggar bukan hanya alam, tapi hak hidup masyarakat. Karena itu, perubahan sistem pembangunan menjadi keniscayaan," kata Melisa.
