Anggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional secara komprehensif.
Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor kepada wartawan, Selasa (16/12).
Menurut dia, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengidentifikasi 14 zona merah megathrust serta peringatan cuaca ekstrem yang berpotensi berlanjut hingga Januari 2025.
"Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan dasar kesiapan kita yang lebih matang," kata Sandi.
Politikus Golkar ini menegaskan, kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi.
"Ini saatnya kita bertindak kolektif, dari tingkat pemerintah pusat hingga keluarga di rumah," kata Noor.
Menurut dia, Indonesia berada berada di jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire dengan pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust adalah alarm keras bagi semuanya baik pemerintah maupun masyarakat.
"Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi," katanya.
Indonesia dengan 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang, menurut dia, sudah sering berkali kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi dunia.
Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem, juga turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga aktivitas sosial ekonomi.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia mendesak perlu ada langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat untuk mewaspadai ancaman bencana.
Menurut dia, Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi zona megathrust ke seluruh lapisan masyarakat, peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/ RW.
"Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol `lari, jauh, tinggi` saat terjadi gempa besar di pesisir," katanya.
Selain itu, dia juga mengingatkan perlu ada penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat alat sensor peringatan dini (seismic sensor), latihan simulasi evakuasi bencana.
Namun sistem itu tidak hanya untuk bencana gempa tsunami, tapi juga bencana karena cuaca ekstrem yang mungkin terjadi secara bersamaan.
"Hal ini sangat penting sehingga masyarakat terlatih adaptasi rencana kontinjensi," katanya.
Dari semua langkah kesiapsiagaan langkah dan mitigasi bencana tersebut, dia juga mendorong perlunya ada penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah harus konsisten mendorong moratorium di zona sempadan pantai dan rawan longsor.
“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mari kita jadikan informasi dari BMKG ini sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan bangsa," demikian Noor.
Minggu, 18/01/2026 03:30 WIB
Senin, 19/01/2026 07:46 WIB
