Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi Melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Jakarta, Senin (Foto: Humas Kementrans)
Jakarta, Jurnas.com - Membangun sistem pemerintahan yang bersih sudah dimulai ketika sistem digitalisasi dan e-government diterapkan dalam pemerintahan. Dengan sistem ini maka proses birokrasi menjadi paperless dan mengurangi kontak fisik sehingga menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan menghilangkan penyimpangan.
Ungkapan demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi dalam ‘Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi Melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans)`, Jakarta, Senin (15/12). Rapat ini dihadiri oleh seluruh pegawai inspektorat jenderal dan perwakilan berbagai unit Kementrans.
Lebih lanjut Wamentrans Viva Yoga menuturkan, tak cukup penerapan digitalisasi dan e-government namun juga harus didukung oleh integritas pegawai dan pejabat publik.
“Integritas sesuatu yang penting karena menyangkut soal moral, etika, dan sikap serta perilaku manusia. Integritas bagi pemerintah menjadi kunci bagi terlaksananya pemerintahah yang bersih, modern, efektif, dan efisien,” ujar Viva Yoga.
Diungkapkan di beberapa negara, digitalisasi dan e-government sudah berjalan. Diakui dampaknya berupa pengurangan pegawai sebab proses administrasi yang ada digantikan dengan mesin atau robot.
Menurut Viva Yoga ini mejadi catatan tersendiri bagi Kementrans bagaimana akselerasi birokrasi di samping memperhatikan soal integritas juga penggunaan digitalisasi dan e-government yang menjadi bagian penting untuk kemajuan birokrasi.
Membangun birokrasi yang bersih dan kuat, selain dimulai dari dalam juga memerlukan supporting unit. Supporting unit itu seperti KPK, BPKP, BPK, dan lembaga pengawasan keuangan lainnya. “Kami meminta lembaga seperti ini ikut melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi sejak awal perencanaan”, ujarnya.
Dengan keterlibatan lembaga pengawasan keuangan eksternal maka bila ada hal-hal yang tak sesuai aturan bisa dicegah dan tidak dijalankan. “Kita tidak ingin ada pegawai dan pejabat di Kementrans bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan”, tegasnya. Pengawasan yang kuat inilah yang perlu terus dijaga.
Dalam rapat tersebut juga digelar talk show dengan narasumber dari KPK dan BPKP.
