https://www.jurnas.com/images/img/conf-Jurnas_11.jpg
Beranda News Ekonomi Ototekno Hiburan Gaya Hidup Olahraga Humanika Warta MPR Kabar Desa Terkini

Pemerintah Diminta Percepat Pemulihan Pendidikan di Wilayah Bencana

Samrut Lellolsima | Selasa, 09/12/2025 19:36 WIB



Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir dan longsor.

Ia menilai kerusakan sekolah dan terganggunya proses belajar dalam skala besar membutuhkan langkah yang lebih cepat, terstruktur, dan didukung anggaran tambahan.

Baca juga :
Said Abdullah: Pidato KEM PPKF Prabowo Jawab Keraguan Pasar

“Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak,” ujar Hetifah dalam keterangan persnya, Selasa (9/12).

Hal yang sama diutarakan dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikdasmen RI dan jajaran di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Baca juga :
Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF, Misbhakun: Jangan Dikaitkan Rupiah

Dalam rapat tersebut, Komisi X mendorong Kemendikdasmen mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat.

Hetifah meminta Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi daerah terdampak, memperluas layanan psikososial, serta memasukkan pengaturan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam RUU Sisdiknas.

Baca juga :
Misbakhun Sebut KEM-PPKF Disampaikan Prabowo jadi Tradisi Baru

Ia menilai perlindungan pendidikan dalam situasi bencana perlu dicantumkan secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas agar memiliki kepastian hukum.

“Kita perlu regulasi yang menjamin bahwa dalam kondisi apa pun, pendidikan tetap jalan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban negara,” ujarnya.

Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan.

“Banyak sekolah rusak, akses terputus, dan sebagian digunakan sebagai posko pengungsian,” katanya.

Melihat skala kerusakan tersebut, Komisi X meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan.

“Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin,” kata Hetifah.

Dia memastikan, Komisi X akan terus mengawal percepatan pemulihan pendidikan.

“Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak,” tegas Hetifah.

 

 

 

 

Ikuti Update jurnas.com di

Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1

KEYWORD :

Warta DPR Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian bencana Sumatera bencana Aceh tanggap darurat

Terpopuler

Rabu, 08/07/2026 02:02 WIB
Olahraga

Statistik Head to Head Timnas Spanyol vs Belgia

Kamis, 09/07/2026 03:03 WIB
Olahraga

Statistik Head to Head Timnas Argentina vs Swiss

Rabu, 08/07/2026 13:30 WIB
Olahraga

MU Incar Tchouameni, Madrid Pasang Harga Rp2,1 Triliun

https://journals.daffodilvarsity.edu.bd/?login=

toto macau

dota777 pulsa777 daftar pulsa777