Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR ke Tanjungpinang, Senin (29/9).
“Dua persoalan ini menjadi catatan khusus Komisi II DPR dalam kunjungan kerja kami ke Kepri kali ini,” ujar Dede dalam keterangannya.
Dede menyoroti adanya kesenjangan pembangunan di Kepri. Menurutnya, selama puluhan tahun pembangunan lebih terfokus di Batam yang berstatus kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) dan dikelola oleh BP Batam.
Sementara kabupaten/kota lain yang juga ditetapkan sebagai FTZ sejak 2021, seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, belum merasakan dampak signifikan.
Ia mendorong percepatan penerapan FTZ menyeluruh dan terintegrasi di tiga daerah tersebut, agar investasi dan pertumbuhan ekonomi merata di Kepri.
“Poinnya adalah belum adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait lembaga pengelola FTZ di tiga wilayah ini, seperti BP Batam. Sementara kewenangan pemerintah daerah terbatas, sehingga sulit berkembang seperti Batam,” jelasnya.
Selain itu, Dede menyoroti belum optimalnya PNBP di Kepri, baik dari sektor perdagangan yang masih bocor akibat maraknya produk ilegal, maupun dari sektor pertanahan yang rata-rata hanya menghasilkan Rp30 miliar per tahun.
“Seharusnya bisa lebih besar, mengingat Kepri punya sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) besar, seperti KEK Galang Batang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR. Ia menegaskan dukungan DPR diperlukan agar pemerintah pusat segera menetapkan Kepres FTZ menyeluruh untuk Batam, Bintan, dan Karimun.
“Kendalanya itu saja, kita masih menunggu payung hukum yang jelas serta pengelola FTZ di tiga wilayah. Kalau ditetapkan melalui Kepres, investasi di Kepri pasti menggeliat,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, posisi Kepri yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura menuntut regulasi yang kuat agar bisa bersaing dengan dua negara tetangga tersebut.
