Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam

Gery David Sitompul | Rabu, 17/09/2025 16:09 WIB

Djamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polkam. (FOTO: YouTube)

Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago jadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan untuk diikuti Djamari dan sejumlah tokoh lain yang dilantik masuk kabinet.

Djamari menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (BG) yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin, 15 September 2025 lalu.

Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan para tamu undangan lainnya.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Proses reshuffle ini dilakukan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 17 September 2025.