Sejarah Darurat Militer di Indonesia, Sudah Berapa Kali?

Vaza Diva | Minggu, 31/08/2025 14:10 WIB

Pasukan Brimob menembakkan gas air mata ke arah demonstran (Foto: Habib/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Isu darurat militer belakangan kembali ramai diperbincangkan, terutama di tengah maraknya aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

Meski sekilas terdengar menyeramkan, darurat militer bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Beberapa kali, kebijakan ini pernah diberlakukan di masa lalu, dengan latar belakang situasi politik dan keamanan yang sangat genting.

Sejarah pertama darurat militer di Indonesia terjadi pada 14 Maret 1957. Saat itu, Presiden Soekarno menetapkannya sebagai respons atas instabilitas politik dan munculnya berbagai pemberontakan daerah, seperti PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi.

Keputusan tersebut memberi wewenang besar kepada Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Jenderal A.H. Nasution untuk mengendalikan situasi. Dari sinilah, peran militer dalam politik Indonesia semakin menguat.

Setelah darurat militer, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin. Militer semakin lekat dengan kehidupan politik, bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga penentu arah kebijakan negara.

Di masa Orde Baru, meski tidak lagi secara formal menetapkan darurat militer, praktik kontrol militer dalam kehidupan politik sangat dominan. Militer ditempatkan sebagai “kekuatan sosial-politik” dengan doktrin dwi fungsi, sehingga tetap memegang pengaruh besar terhadap masyarakat sipil.

Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, peran militer dalam politik dibatasi. Meski begitu, istilah darurat militer masih muncul di berbagai momentum. Salah satu yang paling terkenal adalah saat pemerintah menerapkan darurat militer di Aceh tahun 2003 dalam rangka menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kebijakan itu membuat aktivitas masyarakat di Aceh sangat terbatas, sementara operasi militer dilakukan besar-besaran. Baru setelah perjanjian damai Helsinki tahun 2005, Aceh lepas dari status darurat militer.

Sejarah mencatat, darurat militer di Indonesia selalu lahir dari situasi krisis politik dan keamanan. Namun, setiap kali diterapkan, muncul pula kekhawatiran soal pembatasan kebebasan masyarakat.