Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto dokumentasi Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan automatic adjustment anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun 2023. Kebijakan ini merupakan mekanisme pencadangan yang diblokir sementara pada pagu belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023.
Hal tersebut dilakukan guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Namun dirinya menegaskan, anggaran yang diblokir sementara tersebut bukan merupakan prioritas anggaran sehingga dipastikan tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.
Demikian ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2). "Coba dilihat lagi Bapak/Ibu sekalian, semua prioritas yang paling penting tetap jalan, coba cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas," ujar Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta K/L untuk menyusun anggaran-anggaran yang menjadi prioritas dan tidak menjadi prioritas sehingga K/L bisa diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting terlebih dahulu.
"Setiap kementerian/lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplop yang besar itu dan kemudian beliau yang harus mengelolanya," tambahnya.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencadangan anggaran 5% tersebut juga tidak akan mengganggu perekonomian mengingat biasanya belanja kementerian/lembaga sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Untuk itu, anggaran yang bukan menjadi prioritas akan diblokir sementara dulu.
"Biasanya belanjanya juga gak sampai 100%. Yang paling hebat itu biasanya 98% (belanjanya), rata-rata mereka di 94% hingga 95%. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5% yang sering gak kepakai itu saya bintangin ya Bu/Pak," pungkas Menkeu.
