Illustrasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukan dikorupsi. Pembengkakan disebabkan salah satunya harga lahan. Hal itu, ditegaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, di Jakarta, Senin (13/2).
"Ini jangan diputarbalikkan seakan-akan cost overrun ada korupsi. Ingat loh, apapun yang terjadi pada saat Covid itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, tetapi tidak bisa maksimal karena situasi Covid udah pasti ada cost-nya," ungkap Erick.
Erick menjelaskan, adapun nilai cost overrun KCJB yang disepakati Indonesia China sebesar USD 1,2 miliar atau Rp 18,2 triliun. Adapun jumlah tersebut lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Tercatat, harga lahan di Tanah Air cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi tersebut berbeda dengan di China, di mana pemerintah setempat dapat mengendalikan harga lahan melalui kebijakan. Selain harga lahan yang fluktuatif, lanjut Erick, rantai pasok (supply chain) baja hingga besi mendorong terjadinya pembengkakan biaya.
Menurutnya, supply chain baja dan besi sempat terganggu karena Covid-19. Kondisi itu membuat harga baja melonjak naik yang selanjutnya mempengaruhi penganggaran mega proyek di sektor transportasi massal tersebut.
"Lalu kita lihat juga, pada saat Covid ini supply chain sangat terganggu. Artinya harga komoditas tinggi termasuk besi. Jadi jangan sampai cost overrun ini seakan akan ada korupsi," ucap mantan bos Inter Milan ini.
Komponen berikutnya adalah menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Telkomsel Indonesia Tbk. Di mana, proses pemindahan BTS memiliki konsekuensi atas kompensasi bisnis Telkomsel. Komponen BTS itu sebelumnya tidak masuk dalam rincian anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Sebagaimana diketahui, pembangunan KCJB mencapai USD4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun. Dana tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank. Adapun jumlah tersebut setara dengan 75 persen dari total nilai investasi KCJB sebesar USD6,07 miliar.
Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2 persen untuk USD dan 3,5 persen untuk yuan.
