Penjual dan konsumen melihat aplikasi jual beli daring. (Foto istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Hasil survei Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum akrab dengan transaksi daring (online).
"Salah satu hasil dari survei ini menunjukkan bahwa pelaku UKM sudah mulai aktif menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial, namun masih belum terlalu familiar dengan e-commerce, baik itu dalam kegiatan membeli maupun menjual," kata Kepala UKM Center FEB UI Zahra Kemala di Jakarta, Minggu (12/2).
Dari hasil survei UKM Center FEB UI mencatat sebanyak 61 persen pemilik UMKM berumur lebih dari 40 tahun, 37 persen berumur 25-40 tahun, dan 2 persen berumur kurang dari 25 tahun.
Sementara dari tingkat pendidikan, didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 40 persen, lulusan SD sebanyak 22 persen, lulusan SMP sebanyak 21 persen, pemegang gelar sarjana/master/doktor sebanyak 11 persen serta sebanyak 6 persen tidak memiliki latar belakang pendidikan.
Lebih lanjut, Zahra mengatakan bahwa masih banyak pelaku UKM yang memiliki kerangka pikir tradisional, "gadget" yang outdated", waktu yang terbatas karena sibuk dengan aktivitas jual beli, infrastruktur jaringan yang terbatas, dan kurangnya akses terhadap informasi.
Pemerintah perlu membuat peta jalan digitalisasi UKM, mengadakan pelatihan digital yang disesuaikan dengan segmentasi pasar, meningkatkan standar pelayanan ekosistem digital, dan perlu adanya suatu komunitas yang dapat saling mendukung praktik digitalisasi UKM.
"Berdasarkan pengalaman terdahulu, pelatihan digitalisasi perlu dilakukan kepada seluruh karyawan, tidak hanya pemilik usaha karena sering kali materi tidak tersampaikan dengan efektif sampai level pelaksana sehingga menghambat proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pemerintah," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Divisi Digital Economy ILUNI FEB UI Imanul Hakim Camil memberikan alternatif lain untuk pengembangan UKM. Berdasarkan pengalamannya, jauh lebih efektif menggunakan skema "super offtaker" dari pada program pendampingan.
"Jadi bentuk usahanya yang dimitrakan dengan merek dan kualitas yang sudah terjamin agar omzet lebih terjaga karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omzet penjualan, makanya sulit bagi mereka untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan," kata Imanul.
Adapun, kata dia, tujuan dari skema tersebut adalah terciptanya sebuah ekosistem dengan omzet UKM yang sehat. "Bentuk kerja samanya akan lebih banyak melibatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)," ucap dia.
Sedangkan, staf pengajar FEB UI Hapsari Setyowardhani menggagas perlu adanya satu "big data" yang dikelola pemerintah sebagai "database" UMKM seluruh Indonesia. Database itu dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UMKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan.
"Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal seperti pemda atau pemkot dalam hal pendampingan UMKM naik kelas. Optimalisasi lokalisasi layanan pun perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk usaha kuliner," kata Hapsari.
