Presiden Jokowi Apresiasi MPR Telah Mengkaji Substansi dan Bentuk Hukum PPHN

Aliyudin Sofyan | Selasa, 16/08/2022 20:14 WIB

Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan semua lembaga negara untuk membangun demokrasi dan memperkokoh ideologi bangsa. Dalam kaitan itu Presiden mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global.

“Saya mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Sebelumnya, dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal istilah Empat Pilar yang dimandatkan kepadas MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat.

Selain itu, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo juga menyebutkan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Sebagai tindaklanjutnya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

Presiden Jokowi mengapresiasi upaya MPR tersebut. “Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi kepada MPR, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara lainnya. “Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain UU IKN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Presiden.

Sedangkan apresiasi kepada DPD, Presiden mengatakan sesuai kewenangannya DPD telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru.

Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. “MA terus mengedepankan keadilan restorative. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sama halnya, Presiden menyebutkan MK juga telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. “Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi,” tutur Presiden.

Apresiasi yang sama disampaikan untuk Komisi Yudisial yang telah memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan terkait lembaga peradilan telah mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Sedangkan apresiasi kepada BPK, Presiden mengatakan BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. “Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20,” kata Presiden.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” tutup Jokowi.