Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbhakun. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbhakun meminta pemerintah melakukan reformasi sistem kesehatan pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Mengingat kian meningkatnya angka penurunan volume APBN di tahun 2022 yang diprediksi mencapai Rp 2.708,7 Triliun.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 255 Triliun atau 9,4 persen pada APBN 2022 akan menyulitkan upaya peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan di tengah ancaman pandemi Covid-19.
"Sekarang dengan Pandemi yang seperti ini dan kita tidak pernah tahu kapan Pandemi ini berakhir, reformasi sistem kesehatan kita harus mulai dilakukan. Mumpung ada Ketua Banggar, apakah uang 255 Triliun, itu cukup untuk melakukan reformasi struktural kita, di bidang kesehatan," jelas dia dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk `Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat`, di Media Center MPR/DPR/DPD, Selasa (24/8).
Hadir dalam diskusi yang turut dihadiri oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.
"Puskesmas, rumah sakit-rumah sakit Pemerintah ini. Harus mampu untuk kemudian menopang fasilitas ICUnya, ventilatornya, tabung oksigennya, peralatan-peralatan yang seperti ini yang dibutuhkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Covid-19 berakhir. Harusnya peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan ini harus mulai kita pikirkan secara detailnya," paparnya.
Ditegaskannya, reformasi sistem kesehatan harus menjadi program Pemerintah dalam desain APBN 2022.
"Kalau kesehatan masih ada investasinya, untuk peralatan kesehatan kecuali yang obat-obatan itu kan dipakai habis digunakan," tandasnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi XI DPR Golkar Misbhakun Kesehatan APBN 2022
