Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menyoroti adanya usulan soal Rumah Sakit (RS) Covid-19 khusus pejabat yang digaungkan oleh Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw.
Politisi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, RS Covid-19 seharusnya tidak menjadi prioritas, melainkan penanganan pandemi yang terus meroket di Indonesia.
“Pe-er (pekerjaan rumah) besar kita pada penanganan pandemi ini bukan hanya ketersediaan tempat tidur di RS. Tapi juga SDM Kesehatannya, sarana prasarananya, pengadaan dan distribusi obat,” kata dia kepada Jurnas.com, Kamis (8/7).
Selain itu, masih kata dia, kecepatan pemerintah membayar tagihan RS atas pasien Covid-19 juga perlu dijadikan prioritas.
“Kecepatan pemerintah untuk membayar tagihan RS atas pasien covid juga berpengaruh pada kemampuan RS untuk menyediakan obat-obatan bagi penyakit penyerta,” kata anggota Komisi X DPR RI ini.
Ketimbang fokus pada RS Covid-19 khusus pejabat, lanjut Ledia, pemerintah sebaiknya membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang penyelesaiannya masih terlambat.
“Di samping itu insentif nakes yang terlambat dibayarkan lalu dibebankan ke APBD juga menyulitkan daerah untuk bergerak. Intinya manajemen penanganan pandemi di Pemerintah harus diperbaiki. Kasihan tenaga kesehatan kita,” tandasnya.
Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw sebelumnya memandang perlu keberadaan rumah sakit khusus untuk pejabat.
Tak lama berselang, DPP PAN langsung mengeluarkan klarifikasi. PAN menilai pernyataan Rosaline tidak mewakili partai, melainkan pendapat pribadi.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi X DPR RS Covid-19 Pejabat Ledia Hanifa Amaliah PKS
