Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah secara resmi telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. PPKM Darurat ini sebagai upaya pemerintah dalam menekan penularan COVID-19 yang belakangan ini angka peningkatan jumlah kasus positifnya sangat signifikan.
Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, PPKM Darurat jangan hanya dilakukan di sektor hilir, melainkan upaya penanganan di hulu. Sebab, selama ini penanganan covid hanya terfokus pada perawatan bagi orang-orang terdampak positif covid yakni sektor hilir. PPKM darurat sebagai upaya penanganan covid dari sektor hulu.
"Selama ini kita sibuk menangani terdampak covid yang merupakan penanggulangan di sektor hilir, itu memang bagus. Tapi yang tidak kalah penting yaitu mengatasi permasalahan penanganan covid dari sektor hulu. Maka, pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat atas nama apapun apakah sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan atau pemerintahan itu menjadi penting sebagai upaya penanganan covid yang lebih efektif," kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (3/7).
Menurut Muzani, PPKM Darurat merupakan sebuah langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar lonjakan kasus covid-19 tidak terus meningkat. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown terbukti mampu menekan laju peningkatan covid di negara-negara tersebut.
"PPKM Darurat ini sebagai ihktiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif covid-19 dari sektor hulunya, supaya kasus covid di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa," jelas Muzani.
Oleh karena itu, Muzani meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap aturan yang berlaku selama PPKM Darurat diberlakukan. Selain itu, jajaran aparat diharapkan dapat melakukan kontrol yang maksimal sehingga implementasi dari PPKM Darurat ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk tempat-tempat rekreasi atau pariwisata untuk ditutup sementara waktu.
"Maka harus ada kepatuhan dari semua pihak baik itu individu, korporasi maupun perkantoran, dan organisasi kemasyarakatan untuk taat terhadap PPKM Darurat. Jangan berkerumun atas nama kegiatan apapun," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI ini.
"Termasuk pasar tradisional dan swalayan harus taati protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak, sehingga semangat PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu menurunnya angka kematian dan penularan setiap harinya," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.
Muzani juga meminta kepada setiap kader Gerindra di seluruh Indonesia untuk ikut mentaati aturan yang berlaku selama PPKM Darurat diberlakukan. Dia meyakini, jika PPKM Darurat diimplemantasikan dengan baik, maka hasilnya akan dirasakan setelahnya.
"Kita pernah berlakukan PSBB dan hasilnya sangat baik, jumlah kematian dan penularannya menurun drastis. Begitupun PPKM Darurat ini, jika semua patuh dan kontrol di lapangan baik, hasilnya baru akan kita rasakan 3 atau 4 minggu yang akan datang. Ingatkan keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita untuk mentaati aturan PPKM Darurat," tutur Muzani.
"Kemudian diharapkan pemerintah juga terus meningkatkan jumlah vaksinasi setiap harinya, sehingga kemungkinan Indonesia mencapai herd imunity yakni 75 persen warganya telah divaksi itu bisa dicapai secepat mungkin," pungkasnya.
KEYWORD :Warta DPR Gerindra PPKM Darurat Covid-19 Ahmad Muzani
