Selasa, 14/05/2024 02:59 WIB

Rapat Bersama Polri dan Kejagung, Senator Papua Tekankan 4 Hal

Senator Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, upaya penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagian masih menemui jalan buntu.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma

Jakarta, Jurnas.com - Senator Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, upaya penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagian masih menemui jalan buntu.

Hal itu disampaikan Filep saat rapat kerja dengan Polri dan Kejaksaan Agung terkait Penegakkan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah yang digelar secara virtual, Selasa (9/2).

Ia mengingatkan, agar sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dapat segera dituntaskan. Menurutnya, orientasi hasil pekerjaan wajib menjadi target dan tidak berhenti pada penyelidikan semata.

“Hal itu salah satunya agar publik di tanah Papua yakin bahwa institusi Polri dan Kejagung masih dapat diharapkan sebagai tempat menuntut keadilan,” kata Filep.

Rentetan dugaan pelanggaran HAM yang ia maksud adalah Kasus Biak Numfor pada Juli 1998, Kasus Wasior 2021, Peristiwa Wamena pada tahun 2003, Kasus Paniai 2014, kasus Mapenduma Desember 2016, Kasus Intan Jaya dan kasus terbaru lainnya di Nduga.

Selain itu, ia menyuarakan aspirasi terkait tuduhan tindak pidana makar yang sering dialamatkan kepada para pemuda di Papua. Ia meminta agar pihak Kepolisian dan Kejagung lebih objektif dalam penetapan setiap kasus berdasarkan UU yang berlaku.

Menurutnya, penegak hukum juga seharusnya memperhatikan faktor sosiologis dan historis dalam kehidupan masyarakat Papua.

Terkait penegakkan hukum kasus diskriminasi rasial, kata Filep, pelaku rasis di NKRI makin marak karena penegakkan hukum yang masih lemah. Padahal, sikap rasis telah menodai nilai kemanusiaan dan dapat mencabik persatuan dan kesatuan NKRI.

Filep menyuarakan terkait kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) terutama di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menyampaikan, sejak berdirinya Polda Papua Barat, belum terdapat satupun Kapolres dari OAP.

"Saya minta Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi agar Putra-putri OAP sesegera mungkin dapat diangkat dalam jabatan strategis seperti kapolres sebagai bentuk komitmen negara untuk memberdayakan OAP. Termasuk juga di lingkungan Kejaksaan Agung,” kata Filep.

KEYWORD :

Warta DPD RI Senator Papua Barat Filep Wamafma




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :