Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Rabu (6/1).
"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut," terangnya.
Menurut dia, lebih baik dlakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, dari pada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin tersebut.
"BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," kata Mufidayati.
Anggota Komisi IX DPR RI itu mendukung langkah BPOM bahwa vaksin sinovac belum boleh disuntikkan kepada masyarakat meski sudah terdistribusi ke daerah.
Seiring pendistribusian itu, vaksinasi ditargetkan dimulai pada pertengahan Januari 2020 atau pekan depan, demikian pula sejumlah pemerintah daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR tersebut meminta BPOM tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin pada tanggal tertentu, sebab batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.
"Target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yg beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal," tegas Mufidayati.
Dia menegaskan, BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
"Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," tandasnya.
KEYWORD :Komisi IX DPR PKS Kurniasih Mufidayati Vaksin Covid-19 Sinovac
