Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB)
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Rakornas yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian/Lembaga, Pejabat Daerah, TNI/Polri, BPBD dan Relawan Penanggulangan Bencana.
Aisyah mengatakan, dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo perkenalkan Vetiver atau akar wangi, yang jadi salah satu solusi penanggulangan bencana seperti longsor.
"Vetiver itu tumbuhan yang berakar panjang di dalam tanah hingga nantinya mampu menahan tanah agar tidak longsor," kata Aisyah di SICC, Selasa (4/2).
Lebih jauh dijelaskan oleh Aisyah, Vetiver ini dinilai mampu menahan longsor karena dalam setahun penanaman, akarnya bisa tumbuh hingga satu meter ke dalam tanah. Bahkan bisa mencapai tiga meter dalam waktu dua tahun.
"Vetiver ini bakal ditanam di daerah yang dinilai rawan longsor. Namun, Presiden minta jika di wilayah itu tidak hanya ditanam Vetiver tapi juga tanaman yang bernilai ekonomis seperti buah-buahan," kata Aisyah.
Lebih lanjut dikatakan Aisyah, Presiden pun mengharapkan agar masyarakat bisa peroleh keuntungan ekonomis saat mereboisasi lahan miring di lingkungan mereka.
"Yang utama, Vetiver yang telah ditanam, jangan dicabut hingga bisa menahan longsor nantinya," tandas Aisyah.
Selain perkenalkan Vetiver, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.
Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu lakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
Kedua, Setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman Vetiver di lokasi bekas longsor di Desa Pasir Madang, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2).
KEYWORD :Kinerja Menteri Desa
