Observasi WNI, PAN Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat di Natuna

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap meminta pemerintah untuk memperhatikan secara serius atas keluhan dan aspirasi masyarakat di Natuna. Dimana, penolakan wilayah tersebut sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.

"Sejak awal masyarakat di Natuna menolak daerah mereka dijadikan sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok. Sejauh ini, pemerintah kelihatannya belum menjawab secara tuntas apa yang menjadi tuntutan mereka," kata Mulfachri di Jakarta, Senin (3/2).

Dia menilai seharusnya sebelum 245 WNI diobeservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan elemen-elemen masyarakat lainnya diajak bicara.

"Tidak seperti sekarang, tiba-tiba pemerintah mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di sana. Bagi warga Natuna, pemilihan daerah mereka sebagai tempat karantina, menyisakan sejumlah persoalan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil," katanya.

Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan observasi WNI di Natuna, menurut Mulfachri bukan berarti persoalan dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sana selesai.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dan memenuhi tuntutan mereka termasuk memberikan jaminan bahwa masyarakat di sana diurus secara benar dan dipastikan tidak akan terjangkit virus Corona.

“Memang betul bahwa sejauh ini belum ada yang terkonfirmasi terjangkit virus tersebut. Tetapi, karena isu ini telah mengglobal, kekhawatiran pemerintah dan warga Natuna perlu didengar. Tuntutan mereka perlu diperhatikan," ujarnya.

Dia menyesalkan langkah pemerintah yang berdasarkan informasi masyarakat Natuna, pemerintah tidak melakukan apapun karena datang wara-wiri tanpa memberikan apapun misalnya masker kesehatan tidak diberikan bagi warga setempat.

Karena itu dia meminta pemerintah memperhatikan dan merespon aspirasi masyarakat di Natuna termasuk jika diperlukan, pemerintah memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya.

"Misalnya, karena mereka saat ini banyak yang tidak berani keluar rumah, dan karena itu usaha mereka banyak yang terganggu, sudah selayaknya pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat Natuna. Kebutuhan mereka sudah semestinya dipenuhi oleh pemerintah," ujarnya.

Mulfachri menilai langkah memberikan kompensasi tersebut tidak berlebihan, karena yang penting adalah niat baik dan perhatian pemerintah kepada Pemerintah daerah di Natuna dan seluruh masyarakatnya.

KEYWORD :

Warga Natuna Komisi III DPR Mulfachri Harahap

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Sidang Serius Jadi Viral Gara-gara Tisu di Jidat Eks Kepala Polisi

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini