Ketua Umum Partai Golkar Airlanga Hartarto
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat politik Bawono Kumowo menilai restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sangat berpengaruh terhadap proses pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional 2019.
Bawono mengingatkan, naiknya Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto di kursi ketua umum Golkar juga tak lepas dari peran Presiden Jokowi.
"Dukungan moril dan politik dari Presiden Jokowi merupakan hal tidak terpisahkan dari proses pencalonan ketua umum tersebut sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartato beberapa tahun lalu," ujar Bawono, Kamis (18/7).
Peneliti Habibie Center itu menambahkan, Golkar bersama PDI Perjuangan memang akan menjadi andalan Presiden Jokowi dalam mengamankan kebijakan pemerintahan yang diusulkan ke parlemen, termasuk soal RAPBN. Karena itu Bawono menegaskan, menduduki posisi ketua umum Partai Golkar berarti menjadi salah satu bagian penting lingkaran dalam Presiden Jokowi.
Namun, Bawono juga melihat hal yang akan mengganjal Airlangga dalam mencari restu Jokowi di bursa calon ketua umum Golkar. Hal itu tak terlepas dari kinerja Airlangga dalam memimpin Golkar, termasuk capaian partai berlambang beringin itu di Pemilu 2019.
“Hasil pemilu 17 April kemarin tentu menjadi salah satu bahan evaluasi Presiden Jokowi dalam memberikan dukungan morel dan politik tersebut. Dalam konteks itu kekalahan Jokowi dalam pemilihan presiden kemarin di sejumlah provinsi basis politik Partai Golkar seperti Sulawesi Selatan dan Riau bisa jadi akan memengaruhi pemberian dukungan moril dan politik tersebut,” ulas Bawono.
Lebih lanjut Bawono mengatakan, kemungkinan Presiden Jokowi menjadi tak nyaman dengan kepemimpinan Airlangga di Golkar.
Hal itu, lanjut Bawono, akan menjadi salah satu penentu dari penilaian Presiden Jokowi apakah Airlangga Hartarto masih dapat diandalkan atau tidak dalam membantu mengarungi lima tahun pemerintahan mendatang.
"Terutama menghadapi berbagai dinamika politik di DPR RI dalam proses pembuatan undang-undang atau kebijakan," ujar Head of Politics and Government The Habibie Center itu.
Airlangga Restu Jokowi Munas
