Senin, 20/04/2026 00:33 WIB

Penahanan Taufik Kurniawan Diperpanjang

Marlen Sitompul | Jum'at, 01/02/2019 20:46 WIB






KPK memperpanjang masa penahanan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan Tersangka kasus suap Kebumen

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,
penahanan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.

"Ini merupakan perpanjangan di tingkat pengadilan negeri yang kedua," kata Febri, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (1/2).

Masa penahanan Taufik Kurniawan terhitung sejak 2 Februari hingga 3 Maret 2019. Perpanjangan penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

"Sehingga dalam waktu 30 hari ini proses penyidikan terus dilakukan untuk mempertajam bukti-bukti yang dibutuhkan pada proses persidangan nantinya," terang Febri.

Taufik mengungkap adanya aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain, salah satunya ke koleganya di PAN. Namun, dia menolak merinci nama-nama penerima aliran tersebut.

Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad. Dalam surat tuntutan itu, disebutkan bahwa pada Juni 2016 lalu, Taufik sempat menawarkan Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp100 miliar kepada Yahya Fuad.

Dengan catatan, anggaran itu tidak gratis, artinya harus ada pelicin untuk kolega Taufik. Dalam kasus ini, Taufik diduga telah menerima suap dari Yahya Fuad.

Taufik menerima suap sekitar Rp3,65 miliar dari Yahya Fuad terkait pengalokasian DAK untuk Kebumen tersebut. Suap itu diduga bagian fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen yang direncanakan mendapat Rp100 miliar.

Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEYWORD :

Kasus Korupsi Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER