Cak Imin Siap jadi Pimpinan MPR

Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan kesediaannya untuk menjadi wakil ketua MPR.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan, setelah diminta oleh pimpinan MPR lainya untuk memperkuat doktrin 4 pilar, Cak Imin menyatakan kesediaannya untuk menjadi wakil ketua MPR RI.

"Nanti Ketua FPKB MPR Jazilul akan berkoordinasi dengan pimpinan dan kesekjenan MPR untuk mempersiapkan teknis pelantikannya," kata Daniel, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Sebelumnya, PKB menyatakan telah mempersiapkan Cak Imin sebagai pimpinan DPR. Hal itu dinilai untuk menjaga netralitas MPR agar tidak ke kiri dan ke kanan.

Wasekjen PKB, Lukman Edy mengatakan, keberadaan Cak Imin sebagai figur yang moderat di MPR cukup penting.

"Kalau menurut saya Cak Imin itu penting untuk mengawal, menjaga netralitas supaya tidak ke kanan dan ke kiri, harus ada figur moderat yang kuat saat ini," kata Lukman, Jakarta, Minggu (11/2).

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah telah menyepakati revisi UU MD3 soal penambahan pimpinan DPR dan MPR. Dalam revisi tersebut disepakati adanya penambahan satu kursi pimpinan DPR dan 3 kursi pimpinan di MPR. Putusan ini akan ditetapkan di paripurna DPR RI, Senin (12/2).

Dengan demikian jumlah pimpinan DPR menjadi 6 orang (Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, dan PDIP), dan pimpinan MPR menjadi 8 orang (PAN, Golkar, Demokrat, PKS, DPD, PDIP, Gerindra, dan PKB). Dimana satu kursi untuk DPD RI yang ditinggalkan Oesman Sapta Odang (OSO) akan diisi kembali oleh DPD RI.

Namun, untuk periode berikutnya, disepakati pimpinan DPR/MPR akan diberikan secara proporsional. Tingkatannya sesuai dengan partai pemenang pemilu di 2019 nanti.

KEYWORD :

Pimpinan MPR Cak Imin PKB

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara