Marlen Sitompul | Kamis, 16/11/2017 21:08 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bersama pekerja migran (Foto: Humas DPR)
Jakarta - Pertemuan rombongan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan anggota Timwas TKI bersama ratusan perwakilan pekerja migran dan organisasi masyarakat Indonesia di Brunei yang berjumlah 49 organisasi berlangsung hangat dan penuh dengan suasana kekeluargaan.
Hal itu nampak sejak Fahri dan rombongan masuk ke dalam ruang aula yang lumayan besar tersebut. Puluhan orang berkerumun bergantian memeluk dengan haru seperti lama tak berjumpa dengan saudara.
Fahri Hamzah dan rombongan DPR direncanakan akan melakukan berbagai kegiatan selama di Brunei. Mulai dari bertemu dengan Duta Besar RI dan staf KBRI di Bandar Seri Begawan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Parlemen Brunei dan Jabatan Buruh Kementerian Dalam Negeri Brunei, dan melakukan kunjungan ke Shelter TKI serta makan bersama masyarakat dan TKI yang berada di Brunei.
Dalam daftar rombongan anggota DPR yang ikut serta, ada nama Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI F-PDIP yang juga merupakan anggota Timwas TKI. Ada juga H. Handayani anggota DPR RI dari F-PKB, Adang Sudrajat dari F-PKS, juga Frans Agung Natamenggala, anggota DPR RI dari Hanura.
Dalam pertemuan yang dipandu oleh Wakil Kepala Perwakilan RI Arko Hananto Budiadi tersebut, Dubes RI dalam sambutan awal menyatakan terimakasih atas kedatangan
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang juga membawahi masalah pekerja migran. Kedatangan pimpinan DPR RI ke Brunei diharapkan bisa menjadi pintu pembuka solusi masalah pekerja migran di negeri petro dollar ini.
Berbagai keluhan disampaikan oleh pekerja migran di pertemuan tersebut. Terutama terkait bantuan dan advokasi pemerintah terhadap permasalahan pekerja migran di penempatan. Juga berbagai masalah lain yang tidak pernah dibicarakan. Seperti curhat dari Rusdi Ilyas dan Saiful Anwar, dua pekerja migran yang sudah hampir dua puluh tahun di Brunei
"Masalah kita banyak. Untuk urus paspor saja sulitnya bukan main. Berbulan-bulan kami menunggu. Belum lagi kalau kami mendapatkan masalah hukum. Juga proses administrasi seperti pemulangan jenazah le Indonesia kalau misalnya ada keluarga kami meninggal. Mahalnya minta ampun. Gaji kami mana cukup," keluh mereka.
Menanggapi berbagai masalah tersebut,
Fahri Hamzah menyampaikan kepada yang hadir agar tetap optimis bahwa setelah pemberlakuan UU PPMI yang baru akan ada perbaikan proses penempatan pekerja, mulai dari pendataan yang hingga kecamatan dam kelurahan, sistem pelayanan satu pintu yang meminimalisir pungutan liar dan penipuan, hingga jaminan pasca menjadi pekerja.
Sementara Rieke menjelaskan bahwa amanat UU PPMI yang baru akan memberi jaminan kepada pekerja dan keluarganya dengan jaminan sosial yang lengkap, mulai dari kesehatan, kecelakaan, pensiun dan hari tua.
Pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama dan saling bertukar kontak agar seluruh keluhan dan masalah bisa langsung diinventarisir dan diperjuangkan.
KEYWORD :
Warta DPR Pimpinan DPR Fahri Hamzah
