Marlen Sitompul | Jum'at, 10/11/2017 21:34 WIB
Tim Kunker Komisi V meninjau pembangunan Tol Manado-Bitung (Foto: Humas DPR)
Manado - Tol Manado-Bitung adalah bagian Proyek Strategis Nasional dengan total panjang jalan 39 kilometer. Pembangunan jalan tol yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas dari Kota Manado ke Pelabuhan Internasional Bitung itu direncanakan selesai pada Februari 2019.
Wakil Ketua
Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, bila pembebasan lahan tidak berjalan lancar, bisa menghambat target proyek jalan tersebut.
"Meskipun proges pembebasan lahan cukup bagus, target pembangunan tol tidak akan tercapai, jika masalah pembebasan lahan tidak segera
dikejar dan diatasi. Di titik-titik yang belum bisa dibebaskan justru masalah agak rumit, karena lambannya proses hukum di Mahkamah Agung," jelas Lasarus, saat meninjau proyek jalan tol Manado-Bitung, Jumat (27/10).
Kondisi lambannya pembebasan lahan diakui pula oleh Dirut PT. Jasa Marga Manado-Bitung George IMP Manurung di depan Tim Kunker
Komisi V DPR RI. Katanya, kendala yang sangat krusial ditemui di lapangan adalah pembebasan lahan dan terlalu lambanya dana pinjaman (loan) dari China.
George menjelaskan, pembebasan lahan yang rumit terjadi di Bitung, karena akan banyak rumah yang tergusur dan perlu pendekatan yang tidak mudah untuk ganti rugi lahannya.
Di titik tertentu, sambung George, kendaraan proyek malah tidak boleh melintas, karena lahan belum dibebaskan. Akhirnya kendaran proyek harus keluar jalur dan mengerjakan di lokasi yang sudah dibebaskan dahulu. Ini sangat mengganggu kelancaran pembangunan proyek.
Merespon hal ini, Lasarus sebagai ketua Tim Kunker, berharap agar Pemda dan dinas terkait pro aktif membantu membebaskan lahan hingga ke kabupaten-kabupaten yang dilewati proyek tol Manado-Bitung.
Pembangunan Tol Manado-Bitung ini, sambung Lasarus, akan dibahas secara khusus di Komisi V dengan Kementrian Pekerjaan Umum untuk mencapai titik temu agar pembangunan tol ini bisa selesai sesuai target yang disepakati bersama pemerintah.
Sementara di tempat berbeda, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga mengakui bahwa masalah utama adalah pembebasan lahan. Menurut Olly, pembebasan lahan kurang memperhitungkan fungsi lahan.
Menurutnya, memang ada kendala dalam penyelesaian pembebasan lahan. Namun demikian Olly optimis masyarakat masih bisa kooperatif jika ada komunikasi yang baik.
"Namun, kami berharap masyarakat pemilik tanah bisa mengikhlaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol ini. Tentu masyarakat akan mendapat ganti rugi yang wajar berdasarkan penilaian tim penilai independen," jelasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi V DPR Kunjungan Kerja
