Ketua BKSAP DPR Bahas Perkembangan Rohingya dengan UNHCR

Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf membahas perkembangan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya dengan perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR Thomas Vargas.

Politisi Partai Demokrat ini menanyakan perkembangan terakhir bantuan yang diberikan UNHCR kepada 600 ribu warga Rohingya yang kini berada di Bangladesh.

"Menurut Thomas Vargas, kondisi masyarakat Rohingya masih sangat memprihatinkan walaupun sebagian besar telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu," kata Nurhayati, di Gedung DPR, Jumat (3/11).

Nurhayati juga sepakat dengan Thomas Vargas yang menyampaikan agar dunia bisa melihat tragedi kemanusiaan yang dialami kaum Rohingya di Rakhine State adalah masalah kemanusiaan, bukan agama.

Menurutnya, semua warga berhak hidup dengan damai. Dirinya mencontohkan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim namun bisa hidup berdampingan dengan kaum minoritas lainnya.

“Bahkan, Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha terbesar di dunia berada di Indonesia dan dilindungi oleh masyarakat yang mayoritas muslim,” ungkap Nurhayati.

President International Humanitarian Law ini juga berharap, Indonesia dapat menjadi role model bagi negara-negara lain agar bisa hidup dengan damai. Tak lupa, Nurhayati juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil membawa emergency item tentang Krisis Rohingya menjadi resolusi Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Rusia beberapa waktu lalu.

Nurhayati turut menyampaikan, agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri kembali membawa isu Rohingya dalam Asean Summit yang akan digelar pada bulan ini di Filipina. Sehingga pemerintah Myanmar berhenti melakukan kekerasan dan tidak terulang kembali di masa berikutnya.

Ia menilai, seyogianya, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin kekuatan ekonomi terbesar di Asean mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara kawasan.

“Jadi, diharapkan peran Indonesia serta bantuan negara Asean lainnya dapat  menghentikan kejahatan di Myanmar, sehingga orang-orang asli Myanmar ini (Rohingya) bisa kembali dan diberikan status kewarganegaraannya,” tandas Nurhayati.

KEYWORD :

Warta DPR BKSAP DPR Nurhayati Assegaf

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Balita Hipotermia saat Naik Gunung Ungaran Bersama Orang Tuanya

Tak Sengaja Tarik Gas Motor, Bapak dan Anak Hampir Terlindas Kereta Api

Kader Partai Nasdem Demo di Depan Kantor Tempo

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini