Asri Anas Tantang Presiden Lihat Ruangan Kerja DPR dan DPD

Jakarta – Penambahan perkantoran pada kompleks parlemen  untuk DPR dan DPD, memang sudah sepantasnya dilakukan penataannya.  Karena kondisinya sudah tidak lagi menunjang kenyamanan bekerja. Jadi masalah ini bukan hanya sekedar untuk kenyamanan wakil rakyat dan senator, tapi untuk seluruh staf  yang bekerja.

“Kalau perlu saja mengajak Presiden Joko Widodo sesekali melihat kondisi ruangan kerja anggota DPR dan DPD, supaya dia mengetahui persis keadaannya, “ ujar Asri Anas, anggota DPD asal Sulawesi.

Bayangkan saja, ujar Asri yang juga Pimpinan Banggar MPR, ruang kerja anggota DPR dan DPD hanya berukuran 3x3 meter. Wartawan dan juga masyarakat yang pernah berkunjung, pasti tahu suasananya. Jadi, katanya lagi, jangan selalu menuntut banyak dari anggota dewan tapi tidak dipikirkan serius suasana kerja yang tidak bagus.

“Saya berani katakan bahwa ruang kerja anggota DPR dan DPD lebih kecil dan lebih jelek dari ruang kerja anggota DPRD banten, Jakarta dan propinsi lainnya. Apalagi dari aspek keamanan,  rasanya kompleks parlemen Indonesia paling tidak aman di dunia,” ujar Asri Anas.

Menurutnya, seharusnya sudah 4 tahun terakhir ini ada keingin dilakukan pembenahan serius kompleks parlemen. Dan harusnya juga, sudah dilaksanakan DPR dan Pemerintah.  “Jangan  maju mundur,  maju mundur hanya karena takut kritikan,” ujar Asri Anas.

Asri menambahkan,  hanya di Indonesia saja DPD RI yang kantornya pinjam ke Sekjen MPR RI. Bahkan kalau  ingin  sidang paripurna,  DPD RI harus pinjam dulu ke MPR. “Saya berharap pemerintah bijak membantu. Ruangan eselon 2 atau 3 di kementerian lebih luas dan mewah dibandingkann anggota DPR dan DPD,” ujarnya.

“Di DPD dan DPR tidak  ada ruangan anggota yang  punya toilet. Yang ada adalah toilet umum dipakai bersama. Bisa dicek atau dibandingkan. Saya berharap masyarakat jangan  selalu melihat sisi negatif anggota parlemen. Kalau perlu bandingkan dan investigasi lapangan kondisi kantor parlemen sesungguhnya,” ujarnya.

Terkait kabar adanya apartemen, Asri Anas mengatakan, tidak sepakat jika pembenahan kompleks parlemen dimaksudkan untuk  menbangun apartemen apalagi akan dibangun swasta. “Saya harap kompleks parlemen jangan lagi ada swasta masuk,  seperti wilayah Taman Ria yg pernah dikuasai swasta,” ujarnya.
 

KEYWORD :

Asri Anas DPR DPD

Gara-gara Kasus Tumbler Anita, Satpam KAI Panik

Momen Prabowo Temui Korban Banjir di Pengungsian

Kabar Terkini Aceh Daerah Tamiang Usai Terputus Kontak Karena Banjir

Main Sepatu Roda di Jalanan, Creator Ngaku Termotivasi Polisi

Begini Trik Cara Tidur Istri Agar Suami Betah

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual