Hendry tanjung Partai Bulan Bintang
Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Hendri Tandjung mengatakan beban Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia makin mengkhawatirkan dengan capaian angka hingga Rp 3700 Triliun. Menurutnya, angka ULN tersebut memiliki konsekuensi buruk bagi masa depan ketenagakerjaan nasional hingga menjurus pada perbudakan yang semakin dekat di depan mata.
Pasalnya, ribuan triliun ULN Indonesia tersebut dapat mengakibatkan pendapatan negara tersedot untuk mencicil utang. Disisi lain, kata dia, besarnya ULN membuka kemungkinan bagi asing mengintervensi pembuatan Undang-undang nasional.
"Dan akibat utang ini rakyat susah serta akan terjadi perbudakan atas negeri dan penduduknya," ujar Hendri saat menjadi pembicara tunggal pada diskusi bertajuk "Ekonomi Berbasis Utang" dimarkas DPP PBB kawasan Pasar Minggu, Rabu (9/8/201).
Dijelaskannya, ULN Indonesia mengalami peningkatan fantastis sejak masa pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan mantan presiden Soeharto.
Lebih lanjut ia menyampaikan, ULN Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi tercatat mencapai Rp 3.700 triliun. Menurutnya, catatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan sekitar Rp 1.400 triliun setelah ULN Indonesia dimasa pemerintahan SBY yang mencapai Rp 2.700 triliun.
Dosen Universitas Ibnu Khaldun, Bogor ini mengungkapkan tidak banyak negara yang bebas ULN. Hanya saja, lanjutnya, setidaknya terdapat empat negara yang tanpa hutang diantaranya, Macau (Las Vegasnya China, tetangga Hongkong), British Virgin, Lichtenstein, dan Palau.
"Populasi Macau sekitar 557 ribu orang, British Virgin bebas pajak dan bebas visa, Lichtenstein populasinya 35 ribu, dan Palau memiliki 300 pulau populasinya 21 ribu," jelasnya
Partai Bulan Bintang Hendri Tandjung
