Eni Maulani Saragih/jpnn
Jakarta - Anggota komisi VII DPR fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih menyatakan Indonesia sedang menghadapi situasi dilematis di tengah upaya memenuhi kebutuhan BBM nasional. Tahun 2018 mendatang, kata dia, Indonesia dimungkinkan akan menggantungkan pengadaan BBM nasional dengan cara impor 100 persen.
Eni menjelaskan pilihan impor BBM secara total tersebut disebabkan karena adanya penerapan standarisasi BBM kualitas EURO VI. Problemnya, kata Eni, PT Pertamina tidak memiliki kilang yang bisa memproduksi BBM kualitas EURO IV.
"Apalagi kilang ( perusahaan) swasta," ujar Eni kepada Jurnas.com di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Eni mengungkapkan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pasalnya, konsumsi BBM dalam negeri terus mengalami peningkatan.
Eni menjelaskan sebenarnya BBM kualitas EURO IV memiliki berbagai kelebihan. Diantaranya, untuk menekan emisi dan polusi udara bagi lingkungan. "Tapi di sisi lain penyediaan BBM Euro IV akan menjadi kendala," ungkapnya.
Lebih lanjut Eni mengatakan regulasi penerapan standarisasi BBM kualitas EURO VI telah diatur dalam penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017. Peraturan tersebut menekankan bahwa Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, mengharuskan kendaran bermesin bensin mulai menerapkan atau menggunakan BBM jenis Euro IV pada 2018.
Sementara itu, jenis diesel baru berlaku pada 2021. Lebih lanjut Eni berharap peningkatan inovasi tekhnologi kilang Pertamina. Hanya saja, kata dia, dibutuhkan dukungan modal investasi yang besar untuk merealisasikan keinginan tersebut.
Ia mendukung langkah Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi dalam rangka revitalisasi kilang. “Program dia (Hardadi) sangat bagus soal revitalisasi kilang. Semua direksi di Pertamina semestinya mendukung program yang dicetuskan dia,” ucapnya
KEYWORD :DPR Eni Maulani Golkar
