Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap mendukung wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jika kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan bencana.
Meski demikian, Puan meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian secara menyeluruh sebelum merealisasikan rencana pengintegrasian kedua lembaga tersebut.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG. Pengintegrasian itu salah satunya dimaksudkan untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia.
Menurut Puan, DPR pada prinsipnya tidak mempermasalahkan rencana tersebut sepanjang hasil kajian menunjukkan penggabungan kedua badan dapat memberikan manfaat dan membuat penanganan kebencanaan menjadi lebih efektif.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengatakan, rencana penggabungan tersebut nantinya akan dibahas DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait. Pembahasan diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi benar-benar memperkuat fungsi mitigasi bencana.
“Jadi nanti akan kami bahas di AKD atau komisi terkait,” ujarnya.
Selain wacana integrasi kelembagaan, Puan juga menyatakan DPR siap mendukung permintaan Presiden Prabowo agar anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan.
Menurutnya, dukungan anggaran perlu diberikan apabila penambahan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat.
“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ungkap Puan.
Namun, Puan mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut harus diikuti dengan peningkatan efektivitas program mitigasi bencana.
“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. Menurut Prabowo, langkah tersebut penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki potensi bencana cukup tinggi.
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9).
Adapun anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rancangan APBN 2026 tercatat sebesar Rp491 miliar. Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan alokasi anggaran BNPB dalam APBN 2025 yang mencapai sekitar Rp2,01 triliun.
Puan sebelumnya juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat banyak wilayah memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana.
Karena itu, menurut Puan, seluruh kebijakan kebencanaan harus berorientasi pada penguatan mitigasi, antisipasi, serta prioritas utama berupa keselamatan masyarakat.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPR Puan Maharani penyatuan BMKG dan Badan Geologi potensi bencana
