Komisi IV DPR Minta Kemenhut Perkuat Pencegahan Karhutla di Sumsel

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun dilanda kebakaran saat musim kemarau.

Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat karhutla kerap terjadi di lokasi yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu, ia menilai langkah pencegahan harus menjadi fokus utama, bukan hanya penanganan ketika api sudah meluas.

“Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas,” kata Usman kepada wartawan, Jumat (7/8).

Legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan, pencegahan dini harus dilakukan melalui koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memetakan kawasan rawan karhutla, memperkuat patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memasuki puncak musim kemarau.

“Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus diperkuat. Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” ujarnya.

Usman juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap wilayah-wilayah yang selama ini menjadi titik rawan karhutla. Evaluasi tersebut dinilai penting agar penanganan lebih terarah dan kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Sebelumnya, pemerintah mulai menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan sebagai upaya mempercepat penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, mengatakan OMC dilaksanakan mulai Selasa (4/8/2026) hingga Senin (10/8/2026) dengan dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“OMC mulai dilaksanakan sejak Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari BNPB dan direncanakan berlangsung hingga 10 Agustus 2026,” kata Ferdian.

Meski mengapresiasi pelaksanaan operasi hujan buatan tersebut, Usman menilai OMC seharusnya hanya menjadi bagian dari penanganan darurat. Menurutnya, strategi utama pemerintah harus tetap berorientasi pada pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah hanya bergerak ketika api sudah muncul, sementara upaya mitigasi sejak awal belum diperkuat,” tegasnya.

JURNAS VIDEO :

Hanya dengan Satu Kaki, Seorang Pendaki Berhasil Naik Gunung Merbabu

Prabowo Tak Hadiri Doa Kebangsaan, Menag: Beliau Ada Urusan Negara

Momen Senat AS Bertemu Netanyahu Gunakan Celana Pendek Sambil Main HP

Momen Istri Bupati Pemalang Tiba di Gedung KPK

PILIHAN REDAKSI :

Iran Janji Balas `Mata Ganti Mata` Jika AS Nekat Serang Infrastrukturnya

Harga Djed Spence Kemahalan, Inter Milan Mundur dari Negosiasi

900 Personel Dikerahkan Kawal Demo Cipayung Plus hingga Go Graber Indonesia

Kepala BGN Baru Sudaryono Punya Harta Rp31,39 Miliar