Politikus PKB Nihayatul Wafiroh saat Kunjungi Nelayan
Jakarta - Kebijakan pemerintah terhadap perizinan kapal dinilai justru menimbulkan beban baru bagi para nelayan. Dimana, pemerintah dianggap justru mempersulit dan memiskinkan para nelayan.
Menurut informasi dari beberapa nelayan, surat izin operasi kapal nelayan yang sebelumnya bisa diurus dalam waktu tiga minggu, sekarang bisa mencapai sembilan bulan bahkan lebih. "Proses perizinan kapal nelayan sangat memakan waktu bahkan biaya, itu yang bikin nelayan geram," kata Anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, usai berdiskusi dengan nelayan, di pelabuhan Muncar Banyuwangi, Sabtu (13/5).Kata Nihayatul, begitu surat terbit maka diharuskan membayar pajak satu tahun, meski izin hanya tinggal dua bulan. Karena, 10 bulan waktu pengurusan di mana kapal tidak beroperasi dianggap sudah jalan.
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Muhaimin Iskandar Cabut Larangan Cantrang Nelayan PKB
























