Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra
Jakarta - Meski Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara, status hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum jelas atau inkracht. Sebab, Ahok masih mengajukan banding.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, meski jaksa penuntut umum belum bersikap, namun putusan majelis hakim belum inkracht atau belum berkekuatan hukum tetap."Secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Yusril, melalui rilisnya, Jakarta, Selasa (9/5).Baca juga :
Kejagung Masih Bingung Soal Banding Ahok
Kata Yusril, vonis dua tahun penjara disertai perintah penahanan, bukan berarti status hukum Ahok sudah final dan mengikat.
Kejagung Masih Bingung Soal Banding Ahok
Baca juga :
Ahok Cabut Banding, Kejaksaan Ogah Komentar
Sebelumnya, tidak terima divonis dua tahun penjara, Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan banding.Ahok menyatakan, tidak terima dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas vonis tersebut. "Kami akan lakukan banding," kata Ahok, usai berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, di Pengadilan, Jakarta, Selasa (9/5).Ahok Cabut Banding, Kejaksaan Ogah Komentar
Baca juga :
Ahok Cabut Permohonan Banding, Ini Alasannya
Ahok Cabut Permohonan Banding, Ini Alasannya
Vonis Ahok Ahok Ditahan Ahok banding